TRIBUNNEWS.COM - Masuknya kapal China di wilayah perairan Natuna, Kepulauan Riau, Indonesia akhir-akhir ini memanaskan hubungan kedua negara.

Hal itu dibenarkan oleh seorang nelayan dari Natuna, Dedi.

Menjadi salah satu narasumber dalam program Mata Najwa Rabu (8/1/2020) malam ini yang bertema 'Ada China di Natuna', Dedi mengaku akhir-akhir ini para nelayan di Natuna merasa rawan.

Ia mengaku pernah berjumpa dan diusir oleh kapal cost guard China pada akhir Oktober 2019 lalu dari wilayah yang ia yakini berada di teritorial Indonesia.

"Saat ini agak rawan, nelayan asing macam cost guard China tu kemarin jumpa sama saya 26 Oktober.

Saya lihat itu wilayah Natuna Utara, kok saya diusir," ucapnya dikutip dari siaran langsung Trans 7.

Dedi menyebut kapal China tersebut mengusir dengan cara memepet kapal Dedi.

"Diusir dengan ngempet (memepet), dan saya lari pelan aja," ujarnya.

Keyakinan Dedi masih berada di wilayah Indonesia karena kapal Dedi sudah dibekali alat untuk mengetahui koordinat keberadaan kapalnya.

"Saya yakin berada di wilayah Natuna Utara. Saya biasa melaut sampai di lintang 6 dan bujur 109, saya melaut sampai di situ," ujarnya.

Dedi menyebut kapal yang digunakannya jauh lebih kecil dibandingkan kapal asing yang sering berada di wilayah Natuna Utara.

"Kapal saya 7 ton sering berhadapan dengan kapal dari China dan Vietnam.

Kapal mereka antara 50 ton hingga 100 ton," ujarnya.

Diusir Cost Guard Vietnam

Selain pernah diusir kapal China, Dedi mengaku pernah diusir oleh cost guard Vietnam.

Lagi-lagi, Dedi diusir di wilayah negaranya sendiri.

"Waktu itu saya di lintang 6 bujur 107, kejadian pukul 6 pagi," ujarnya.

Kemudian, Dedi berjumpa dengan kapal patroli Indonesia.

"Saya berjumpa dengan kapal perang Indonesia, saya diiringi untuk keluar dari wilayah situ," ujarnya.

Dedi menyebutkan ia dan juga nelayan di wilayah perairan Natuna memahami batas wilayah perairan tersebut.

Sebab, banyak kapal yang sudah dilengkapi alat untuk mengetahui koordinat lokasi.

"Nelayan di wilayah Natuna sudah mengetahui batas-batas wilayah," ucapnya.

Respons Presiden

Sementara itu, Presiden Jokowi telah menunjukkan sikap tegasnya.

Jokowi menyebut tidak ada tawar-menawar soal kedaulatan Indonesia.

"Bahwa tidak ada yang namanya tawar-menawar mengenai kedaulatan, mengenai teritorial negara kita," tegas Jokowi dalam rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (6/1/2020) dikutip dari Kompas.com.

Jokowi pun langsung terbang menuju perairan Natuna, Rabu (8/1/2020).

Melalui rilis resmi Sekretariat Negara, Presiden Jokowi bertolak menuju Kabupaten Natuna pada pukul 07.35 WIB.

Statemen Tegas

Kegiatan Presiden Jokowi di antaranya mengunjungi nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Dalam pertemuan tersebut, Jokowi menegaskan Natuna milik Indonesia.

"Hari ini saya datang ke sini (Natuna) ingin memastikan dan ingin memberitahukan kepada bapak, ibu dan saudara-saudara semuanya, Natuna adalah teritorial kita," ujar Jokowi dilansir dari YouTube metrotvnews, Rabu (8/1/2020).

Jokowi juga menegaskan kembali tidak adanya tawar-menawar akan kedaulatan Indonesia.

"Sekali lagi, kedaulatan itu tidak bisa dan tidak ada yang namanya tawar-menawar," tegas Jokowi.

Jokowi juga memberikan tanggapan soal masuknya kapal-kapal China ke wilayah perairan Natuna.

Jokowi mengungkapkan telah berkomunikasi dengan panglima TNI terkait posisi kapal-kapal asing tersebut.

Panglima TNI menyebut kapal-kapal China tidak ada yang memasuki teritorial Indonesia.

Jokowi menyebut kapal-kapal China tersebut masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

"Tadi sudah saya tanyakan ke Panglima. Tidak ada yang masuk ke teritori kita. Tidak ada. Yang ada masuk ke Zona Ekonomi Ekslklusif. Itu semua kapal bisa lewat," tambahnya.

Jokowi meminta agar seluruh pihak membedakan antara wilayah teritorial dengan ZEE Indonesia.

"Tolong ini dibedakan, kalau dicampur aduk nanti kita bingung," imbuhnya.

Namun jika kapal asing kedapatan melakukan pencurian ikan, maka akan diusir atau ditangkap.

"Tapi hati-hati kalau dia (kapal asing) mencuri ikan, itu baru boleh diusir atau ditangkap," jelas Jokowi.

Sementara itu, selain bertemu nelayan dan meninjau jajar kapal, Jokowi diagendakan menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat di Kantor Bupati Natuna.

(Tribunnews.com/Wahyu GP) (Kompas.com/Ihsanuddin)