Tak hanya mantan Wakil Ketua DPR periode sebelumnya, hadir juga Kepala KSP Moeldoko, Kepala Bakamla Laksamana Madya Achmad Taufiqoerrochman, Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid, hingga Peneliti CSIS Evan Laksmana.

Untuk menanggapi narasi klaim China atas Periran Natuna, Fadli Zon mengungkapkan soal kombinasi.

Kombinasi yang dia maksud adalah kehadiran Pemerintah di Natuna dan langkah diplomasi.

"Kehadiran kita secara fisik itu sangat perlu. Kita perlu menggunakan teknologi untuk membuat kita tahu, agar ada respon yg cepat,” ungkapnya.

Sementara, pihaknya juga mengungkap pentingnya langkah diplomasi dari Indonesia untuk China.

Bahkan pihaknya menerangkan, langkah drastis harus dilakukan jika diplomasi tak ditanggapi China.

"Kalau sampai diplomasi tinggi tidak ada reaksi, maka kita harus mengambil langkah yang drastis,” tegas dia.

Pulangkan Dubes RI di China

Sementara itu peneliti dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Evan Laksaman, berpendapat bahwa Pemerintah Indonesia harus melakukan sejumlah  langkah-langah terukur.

Seperti halnya menarik duta besar Indonesia di China.

Langkah tersebut menurutnya harus dilakukan jika serangkaian terobosan dimulai dari langkah diplomasi tak diindahkan China.

"kita sudah menyatakan nota protes tapi sama saja, sekarang bagaimana kita meningkatkan eskalasi bukan di lapangan tapi untuk langkah diplomasi," ungkap dia.

"Goal kita bukan untuk meminta China me-reannounce nine-dash line, tapi bagaimana kita memastikan agar keluar dari krisis ini dan tidak berulang kembali."

"Kalau tidak  ada perubahan saya rasa kita harus memanggil pulang dubes kita dari China," imbuhnya.

(Tribunnews.com/Chrysnha)