TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menanggapi santai terkait adanya desakan agar dirinya dicopot dari Kabinet Indonesia Maju.

Desakan tersebut muncul dari Ketua Divisi Hukum PA 212 Damai Hari Lubis.

Dia menilai Prabowo terlalu lembek dalam menyikapi masuknya kapal-kapal China ke zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara.

"Oh begitu, silakan saja bicara. Kita kan negara demokrasi, orang boleh bicara apa aja," ujar Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Prabowo Subianto menilai, tidak masalah dianggap lembek dalam menyikapi persoalan di perairan Natura.

Nemun, dirinya menegaskan akan tetap menjaga kedaulatan NKRI.

Baca: Najwa Bandingkan Statement Prabowo Soal Natuna, Pembelaan Fadli Zon Bikin Kepala Bakamla Ketawa

Ia menjelaskan, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra tersebut menyebut, masuknya kapal China ke ZEE Indonesia bisa diselesaikan secara baik.

"Ya kita cool saja, selalu saya katakan," ucap Prabowo.

Jangan dipanas-panasin

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut persoalan masuknya kapal-kapal China di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara, tidak perlu dipanas-panasin untuk berperang.

"Kedaulatan harga mati, tapi kita jangan panas-panasin ya," ujar Prabowo di komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Menurut Prabowo, teritorial kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah 12 mil dari garis pantai dan lebih dari itu merupakan zona ekonomi khusus.

"Kapal manapun boleh masuk-keluar, tapi kalau eksploitasi ikan atau mineral, itu harus kerjasama, harus izin kita," papar Prabowo.