3. Beberapa dokumen menyatakan sebaliknya dari jawaban terhadap penilaian pokok surat pemberitahuan rencana pemberhentian (SPRP) antara lain mutasi pejabat struktural yang tidak sesuai norma dan standar manajemen ASN.

4. Penunjukkan kuis Siapa Berani melanggar Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

5. Premis-premis yang diajukan Helmy tidak bisa meyakinkan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik TVRI.

Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mengaku belum mendengar kabar diberhentikannya Dirut TVRI Helmy Yahya oleh Dewan Pengawas TVRI.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Biro Humas Kominfo Ferdinandus Setu saat dihubungi, Jumat (17/1/2020).

"Saya malah belum dengar," ujar Ferdinand, yang dikutip dari Kompas.com.

Ia mengatakan akan mengonfirmasi terlebih dahulu kabar tersebut untuk memastikan kebenarannya.

Rumor Pemecatan sejak Desember 2019

Sebelumnya diberitakan kabar pemecatan Helmy Yahya sebagai Dirut TVRI tersiar sejak awal Desember 2019.

Saat itu banyak pihak yang menyayangkan kabar pemecatan Helmy sebagai Dirut.

Karyawan TVRI pun merasa memiliki angin segar saat Helmy menjabat sebagai Dirut.

Bahkan pada saat itu Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate telah mendesak Dewan Pengawas dan Helmy Yahya untuk menyelesaikan polemik pemberhentian Helmy secara internal.

"Kepada direksi dan dewan pengawas, saya tentu berharap atas nama pemerintah agar penyelesaian masalah manajemen TVRI diselesaikan secara internal di dalam lingkungan TVRI," kata Johnny di Kantor Kemenkominfo, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, Jumat (6/12/2019), dilansir melalui Kompas.com.

Johnny sendiri sudah bertemu Helmy dan dewan pengawas untuk mencari akar permasalahan.

Menurut Johnny, dewan pengawas punya kewenangan untuk menonaktifkan Direktur Utama LPP TVRI melalui sejumlah persyaratan.

Namun, kata Johnny, sang Dirut semestinya juga mempunyai hak untuk melakukan pembelaan.

(Tribunnews.com/Maliana, Wartakotalive.com, Kompas.com)