Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemecatan Helmy Yahya sebagai Direktur Utama TVRI berbuntut panjang.

Helmy Yahya melakukan perlawanan karena keputusan Dewan Pengawas TVRI dinilainya cacat hukum.

Menurut Helmy Yahya pemecatannya karena dirinya dinilai menguubah pola siaran serta anggaran siaran.

Berdasarkan surat yang ia terima dari Dewan Pengawas TVRI, satu program siaran yang dipermasalahkan yakni penayangan Liga Inggris.

Baca: Dipecat Dari Jabatan Dirut TVRI, Helmy Yahya Membela Diri Beri Jawaban 27 Halaman dan 1.200 Lampiran

"Saudara tidak menjawab atau memberi penjelasan menganai pembelian program siaran berbiaya besar antara lain Liga Inggris dari pelaksanaan tertib administrasi anggaran TVRI. Ternyata itu saja," kata Helmy Yahya memaparkan surat dari Dewan Pengaws TVRI di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Helmy Yahya kemudian memaparkan alasan dirinya membeli hak siar Liga Inggris bekerja sama dengan Mola TV.

Menurutnya semua stasiun televisi di dunia menginginkan adanya konten utama atau favorit (killer konten) yang menarik penonton.

Baca: Dicopot dari Jabatan Direktur Utama TVRI, Helmy Yahya: Saya Tidak Tahu Ada Apa di Belakang Ini

"Semua stasiun di dunia kepingin memiliki sebuah program killer konten atau monster konten atau lokomotif konten yang membuat orang menonton," katanya.

Menurur Helmy Yahya, TVRI beruntung karena memiliki jaringan yang luas akhirnya dipercaya menyiarkan Liga Inggris yang banyak diminati masyarakat Indonesia.

"MasyaAllah. Saya pun nggak percaya (dapat hak siar) Dimana-mana orang bertanya, 'Pak Dirut, Anggaran ada nggak, kok bisa dapat' saya cuma jawab ini rejeki anak saleh," katanya.

Sementara itu, Direktur Program dan Pemberitaan TVRI Apni Jaya Putra menjelaskanpembelian hak siar Liga Inggris tidak menyalahi administrasi.

Baca: Karyawan TVRI Tuntut Perusahaan Bayar Hak yang Ditunggak Berbulan-bulan

Penayangan program tersebut telah diberitahukan sebelumnya Kepada Dewan Pengawas.

"Kepada Dewas dilaporkan mengenai jenis kerjasama, kemudian harga, pendapatan iklan dan sistem enkripsi. Dewas melalui surat 127/Dewas/2019 tanggal 18 februari memberikan surat arahan mengenai liga Inggris 18 juli," katanya.

Terkait program liga Inggris tersebut Dewas TVRI bahkan menyampaikan surat terkait arahan penyiaran.

Kurang lebih terdapat tiga poin arahan terkait program tersebut.

Baca: Buntut Pemecatan Helmy Yahya, Karyawan TVRI Segel Ruang Kerja Dewas, Roy Suryo: Kominfo Turun Tangan

Bahkan menurutnya Dewas hadir saat launching perdana siaran Liga Inggris.

"Penayangan Liga Inggris ini akan menjadi challenge bagi pengembangan usaha Dewan Pengawas meminta memaksimalkan peluang untuk meningkatkan penerimaan negara bukan pajak TVRI. Ketua Dewas hadir pada saat launching Liga Inggris," katanya.

Untuk diketahui TVRI mendapatkan hak siar penayangan Liga Inggris musim 2019-2020 dari Mola TV secara Free to Air.

Dari kerjasama tersebut TVRI berhak menyiarkan dua pertandingan dalam sepekan secara langsung.

Beri jawaban 27 halaman dan 1.200 lampiran

Helmy Yahya melakukan perlawanan atas pemecatan dirinya sebagai Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas TVRI.

Ia memaparkan kronologis pemecatan dirinya yang dinilai janggal dan tidak sah.

Menurut Helmy Yahya pemecatan dirinya tersebut berawal pada 4 Desember 2019.

Ia diberhentikan sementara sebagai Direktur Utama TVRI oleh Dewan Pengawas karena dinilai mengubah pola dan anggaran siaran.

Surat keputusan pemberhentian tersebut kemudian ia jawab.

Baca: Kemendagri Serahkan Soal Keraton Agung Sejagad ke Kepolisian

Menurut Helmy Yahya, ia sangat serius menjawab pemecatan tersebut karena tidak sah.

Tidak tanggung-tanggung ia membuat jawaban setebal 27 halaman dengan 1.200 lampiran.

"Pembelaan saya nggak main-main loh, surat penonaktifan saya dua halaman. Saya menjawab 27 halaman. Semua catatan yang kata mereka itu itulah catatan saya, saya jawab. Lampiran nggak main-main nih 1.200 halaman," kata Helmy Yahya di Kawasan Senayan, Jakarta, Jumat, (17/1/2020).

Surat tersebut ia serahkan pada 18 Desember 2019. 

Selain menyampaikan jawaban, Helmy Yahya juga berkonsultasi dengan sejumlah lembaga, mulai dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Baca: Buntut Pemecatan Helmy Yahya, Karyawan TVRI Segel Ruang Kerja Dewas, Roy Suryo: Kominfo Turun Tangan

Berdasarkan konsultasi tersebut ia diminta untuk melakukan pembelaan terhadap pemecatan tersebut dan tidak berbicara di media massa.

"Ya udah 18 Desember saya menyampaikan itu didukung direksi dan direksi mendukung surat ini, direksi tanda tangan mendukung surat ini," katanya.

Helmy Yahya mengatakan pembelaan yang dilakukan dirinya tersebut mendapat dukungan penuh jajaran direksi karena peraturan di TVRI setiap masalah diputuskan secara kolektif.

Baca: Pembelaan Helmy Yahya Setelah Dicopot dari Dirut TVRI

Namun, menurut Helmy Yahya pembelaan dirinya tersebut tidak direspon Dewan Pengawas.

Ia kemudian dipecat secara tetap.

"Saya engga tahu ada apa di balik ini. Kemarin saya dipanggil saya datang pukul 16.00 dan kemudian Dewasnya lengkap berlima dan saya diberikan surat cinta dewan pengawas. Pemberitahuan pemberhentian, saya diberhentikan karena pembelaan saya ditolak," katanya.

Tanggapan Pimpinan DPR 

Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyoroti kekisruhan yang terjadi pada lembaga penyiaran publik TVRI.

Dasco meminta Komisi I dan lembaga terkait lainnya menindak tegas pembuat kisruh TVRI.

"Kami minta kepada yang membawahi TVRI nanti akan bertindak tegas supaya kekisruhan tidak berlarut-larut, sehingga tidak mengganggu proses pemberian informasi kepada masyarakat," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat, (17/1/2020).

Baca: Bukan Mustahil Omnibus Law Selesai dalam 100 Hari

Baca: Komisi I DPR akan Panggil Helmy Yahya dan Dewas TVRI

Baca: Polemik di Tubuh TVRI, Politikus Demokrat Minta DPR Dengarkan Kedua Belah Pihak

Dasco mengaku prihatin dengan yang terjadi di TVRI. Kekisruhan yang terjadi akan berdampak pada terganggunya informasi yang sampai ke masyarakat.

"Prihatin, lembaga penyiran terlama di republik ini dari Sabang sampai Merauke yang ditonton begitu banyak orang dengan kekisruhan yang menurut kami tidak perlu terjadi dan kejadian ini sangat memperihatinkan ," katanya.

Komisi I DPR RI akan menindaklanjuti kekisruhan yang terjadi pada lembaga penyiaran publik TVRI antara direktur utama Helmy Yahya dengan Dewan Pengawas TVRI.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari mengatakan pihaknya akan memanggil Helmy Yahya dan Dewan Pengawas TVRI.

"Karena kita enggak tahu detailnya, kita akan panggil mereka semuanya kita akan panggil, mudah-mudahan Minggu depan," ujarnya, Jumat, (17/1/2020).

Komisi I, menurut Abdul Kharis, telah mendapat informasi perihal pencoptan Helmy Yahya dan juga Penyegelan ruangan Dewas TVRI.

Kemungkinan yang terjadi menurutnya kekisruhan tersebut karena jawaban Helmy Yahya ditolak Dewas.

Helmy Yahya diberhentikan sementara oleh Dewas TVRI. Helmy kemudian diberi waktu satu bulan untuk menyiapkan jawaban atas pemberhentiannya itu.

Apabila jawaban diterima maka pemberhentian sementara itu dicabut. Sebaliknya bila tidak, maka Helmy Yahya diberhentikan secara tetap.

"Jika dianggap bisa diterima berarti pemberhentian sementara dicabut, jika ditolak berarti pemberhentian sementara menjadi pemberhentian tetap, kalau seperti itu berarti kemungkinan jawaban dari Dirut ditolak oleh Dewas, kira-kira begitu," katanya.

Politikus PKS itu berharap kisruh TVRI segera selesai. Apabila tidak menyangkut masalah materi maka kekisruhan tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"Sepanjang memang tidak ada yang material, hanya masalah komunikasi saya berharap diselesaikan secara kekeluargaan," pungkasnya.