Jokowi Seloroh 'Hati-hati 2024' Kepada Sandiaga Uno, Politikus Demokrat: Itu Bukan Bahasa Politik
Ferdinand Hutahaean mengatakan semua orang yang hendak menjadi calon presiden pada Pemilu 2024 tidak perlu merasa kehilangan peluang.
Penulis: Srihandriatmo Malau
Editor: Adi Suhendi
"Kita menjaga persatuan kita. Kenapa saya hadir di sini juga saya ingin menunjukkan kepada seluruh rekan-rekan Hipmi bahwa pemilu sudah selesai. Proses politik sudah selesai. Sekarang saatnya kita bersatu membangun bangsa," ujar Sandiaga.
Saat ditanya apakah akan kembali berjuang seperti pada Pilpres 2019, Sandiaga tak menjawab secara tegas.
"Kami berjuang ada di setiap tarikan napas kami. Jadi jangan pernah berhenti berjuang," lanjut dia.
Urus Investor
Pada bagian lain, Presiden Jokowi tidak mempermasalahkan namanya dicatut Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia asalkan untuk urusan investasi.
Mantan Wali Kota Solo dan mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan Bahlil bisa menyelesaikan masalah pembebasan lahan di Banten dalam dua minggu.
Padahal selama ini, selalu menjadi masalah saat ada investor yang hendak menanamkan modalnya ke Indonesia.
"Meskipun ngancam-ngancamnya bawa nama presiden, ini kalau ngancam gubernur, ngancam bupati, ngancam wali kota ngancam Polda, Polres, saya dengar pakai nama saya," ucap Jokowi.
Baca: Presiden Jokowi Pantau Sistem Kerja Fleksibel di Kantor Bappenas
"Enggak apa-apa, kalau masalahnya selesai, buat saya enggak ada masalah. Untuk kebaikan ndak ada masalah," kata Jokowi lagi.
Selain soal pembebasan lahan, Jokowi juga menjelaskan perizinan berbelit menjadi hal yang membuat investor tidak tertarik berinvestasi di Indonesia sehingga para Gubernur harus turun langsung menyelesaikan.
Jokowi melanjutkan ada 42 ribu regulasi yang tumpang tindih mulai dari kementerian, provinsi, kabupaten, hingga kota. Hal ini membuat para investor kembali berpikir ulang masuk ke Indonesia.
Sebagai solusinya, kata Jokowi, pemerintah akan mengajukan draf RUU omnibus law ke DPR dalam pekan ini.
"Langsung kita mintakan revisi agar semuanya bisa selesai. Kalau dihitung-hitung, kalau kita ajukan satu persatu revisi undang-undang, 50 tahun enggak mungkin selesai," kata Jokowi.