"Kami itu ingin masyarakat jangan sampai dirugikan sama sekali," ungkapnya.

Meski alasan pemerintah dapat diterima oleh Saleh, namun tetap saja ada kekhawatiran dibenaknya.

Hal ini terkait basis akurasi data yang dimiliki pemerintah soal lapisan masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi elpiji 3 kilogram.

Menurut Saleh, sampai saat ini masih banyak kesalahan data yang dimiliki pemerintah.

"Saya sebenarnya kalau betul tadi ada penjelasan bahwa subsidi ini akan diarahkan secara benar kepada orang yang sangat membutuhkan dan datanya benar itu boleh saja," ujarnya.

"Tetapi pertanyaannya sekarang apakah data tentang yang berhak menerima (subsidi) punya pemerintah sudah baik atau belum?" tanya Saleh.

"Faktanya kami menemukan datanya banyak yang salah. Kami khawatir kalau subsidi diberikan akan salah sasaran," imbuhnya.

Saleh pun kemudian menyinggung terkait Surat Keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) soal inclusion error.

"Buktinya Kemensos mengeluarkan SK baru namannya inclusion error," ujarnya.

"Kemarin mengeluarkan 5,2 juta orang dari data PBI, itu kan besar. Sementara diperkirakan ada 20 juta yang salah dan baru dikeluarkan 5,2 juta," jelasnya.

"Nah sekarang berani-beraninya mau bikin subsidi lagi," imbuhnya.

"Menurut saya tidak usah dululah, biarkan dulu. Sekarang perekonomian rakyat sedang susah" tegas Saleh.

Meski begitu Saleh tetap yakin bahwa pemerintah tidak akan terpengaruh dan akan tetap melakukan rencana pencabutan subsidi tersebut, meski mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Hal ini ia lihat dari permasalahan kenaikan BPJS pada waktu yang lalu.