Ketua Dewas TVRI Mengaku Diprotes Publik Akibat Direksi Siarkan Discovery Channel saat Banjir
"Sempat ketika ada banjir, kami sedang menayangkan Discovery Channel. Ini kami dapat protes dari publik," katanya
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Dewan Pengawas (Dewas) TVRI Arief Hidayat Thamrin mengungkap pihaknya mendapatkan protes dari publik saat banjir melanda wilayah Jabodetabek di awal tahun 2020.
Arief mengatakan penyebab dari protes publik tersebut adalah Direksi TVRI menyiarkan Discovery Channel ketika warga menghadapi banjir.
Baca: Dewas TVRI sebut Liga Inggris Bisa Picu Gagal Bayar seperti Kasus Jiwasraya
"Sempat ketika ada banjir, kami sedang menayangkan Discovery Channel. Ini kami dapat protes dari publik, 'Kok banjir-banjir, Dicovery Channelnya tayang terus, nggak peduli banjir'. Ini sangat miris, kami sudah tegur tapi ternyata direksi melanjutkan," ujar Arief, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI, di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/1/2020).
Arief mengatakan tupoksi TVRI sesuai visi misi sebenarnya adalah televisi publik yang mengutamakan edukasi, jati diri dan media pemersatu bangsa.
Namun pada kenyataannya, ia menyayangkan banyaknya tayangan dari luar negeri baik yang berbayar maupun tidak.
Tayangan tersebut meliputi Liga Inggris hingga Discovery Channel.
"Realisasinya sekarang kita nonton Liga Inggris mungkin banyak yang suka, Discovery Channel kita nonton buaya di Afrika padahal buaya di Indonesia barang kali akan lebih baik," kata dia.
Menurutnya, ini membuat seolah-olah direksi mengejar rating dan share layaknya TV swasta.
Dengan menayangkan tayangan luar negeri ini otomatis ada pembelanjaan APBN.
Baca: Seorang Anak di Filipina Positif Terjangkit Virus Misterius Mirip SARS
Padahal Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta adanya pembatasan pembelanjaan APBN ke luar negeri.
"Artinya ada uang rupiah kita APBN dibelanjakan keluar yang Presiden menyatakan dibatasi dan ini terjadi. Sedangkan program kepublikan menurut pengamat, ahli, dan akademisi sebenarnya kami ini diminta lebih memperhatikan edukasi," tandasnya.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.