TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Analis politik UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno menilai Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly melakukan blunder beberapa kali sebagai pejabat publik.

Blunder yang dimaksud merujuk pada pemberian informasi terkait keberadaan Harun Masiku dan muncul bersama tim hukum PDI Perjuangan menanggapi kasus yang sama.

"Yasonna berkali-kali blunder. Pertama, memberikan info soal Harun Masiku yang tak valid dan berbeda dengan imigrasi. Kedua, saat menjadi tim hukum PDIP soal kisruh suap pergantian antar waktu (PAW) yang melibatkan Harun," ujar Adi, ketika dihubungi Tribunnews.com, Kamis (23/1/2020).

Baca: Imigrasi Akui Keberadaan Harun Masiku Sudah di Indonesia: Sejak 7 Januari dengan Maskapai Batik Air

Menurutnya, sebagai pejabat publik Yasonna harus berhati-hati dalam memberikan komentar dan sikap politik.

Yasonna juga diminta mampu memosisikan diri dalam kasus politik yang cukup sensitif seperti korupsi.

Blunder terakhir juga dilakukan Yasonna saat menyebut wilayah Tanjung Priok, Jakarta Utara, sarat dengan kriminalitas dan kemiskinan. Warga Tanjung Priok pun beramai-ramai mendemo kantor Yasonna pada Rabu (22/1).

Baca: Yasonna Laoly vs Tanjung Priok: Duduk Perkara, Ancaman Warga hingga Permintaan Maaf

Blunder ini, kata Adi, dapat berdampak pada karir Yasonna sendiri. Ia mencontohkan adanya petisi dari kelompok aktivis dan akademisi untuk meminta Yasonna mundur.

"Info yang disampaikan harus fix dan valid. Publik sudah cerdas dan rasional menilai persoalan kebangsaan. Demo warga Tanjung Priok menjadi penegas itu semua," kata dia.

"Termasuk petisi kalangan aktivis dan akademisi yang meminta Yasonna mundur karena dianggap memberikan info salah soal Harun Masiku," imbuh Adi.