TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - I Gede Pasek Suardika tidak langsung menerima tawaran untuk menjabat sebagai sekretaris jenderal Partai Hanura periode 2019-2024. Dia butuh waktu untuk berpikir dan berdiskusi dengan Ketua Umum Partai Hanura Oesman Sapta Odang (OSO).

Mantan politikus Partai Demokrat itu mengaku tidak ingin memegang sebuah jabatan, namun dia tidak bisa menjalankan pekerjaan itu. I Gede Pasek Suardika ingin memastikan apakah dia bisa menjalankan sebuah konsep atau tidak. Integritas menjadi pertaruhan mantan jurnalis tersebut.

Bagaimana cerita I Gede Pasek Suardika bisa mendapatkan kepercayaan mengemban amanah sebagai sekretaris jenderal Partai Hanura? Berikut ini petikan wawancara eksklusif wartawan Tribun Network Seno Tri Sulistiyono di Jakarta, Minggu (26/1) malam.

Bagaimana cerita Anda bisa menjadi sekretaris jenderal Partai Hanura?

Ya namanya formatur, kan biasa bergeser-geser. Seperti kabinet. Sama seperti di partai. Posisi ini pindah jadi apa itu kan hal yang biasa.

Apakah ini murni Ketua Umum Hanura yang memilih?

Iya, Ketum sendiri. Waktu itu saya sedang di Bali. Dipanggil, terus disuruh itu (menjadi sekretaris jenderal, red).

Sebelumnya sudah ada proses pembicaraan soal posisi sekretaris jenderal ini dengan Ketum?

Itu sebelum saya dipanggil. Diskusi, terus ya sudah. Kami berdiskusi panjang karena saya tidak mau pegang jabatan, tapi pekerjaannya tidak bisa saya jalankan. Saya memastikan bisa atau tidak jalankan konsep karena tanggung jawabnya ada di saya, secara personal juga. Kalau gagal, integritas saya ada di situ juga. Saya memastikan itu dulu dan beliau (OSO) memberikan ruang cukup besar untuk saya berkreasi dan mengembangkan Hanura dengan ide-ide, pengalaman saya sebagai wartawan, advokat, aktivis kan ada modal.

Memilih Anda sebagai Sekjen Hanura, mungkin bagian dari evaluasi gara-gara Hanura tidak lolos ke Parlemen?

Beliau (Ketum) yang paling tahu alasannya apa. Tapi, pasti bagi saya ini menantang karena posisinya berbeda waktu pertama kali Pak OSO memegang Hanura. Itu kan masih ada kapital politik. Kapital politik di DPR, kapital di DPD, tetapi karena dinamika internal yang kontraksinya sangat keras jadinya berdampak.

Dampaknya ini besar karena terjadi saat proses tahapan pemilu. Jadi, kalau partai itu mengalami kontraksi, konflik, atau apapun di internal saat akan bertanding, siapapun partainya, dia akan ambruk.

Tidak akan siap dia di situ, akan keteteran. Jadi keteteran bukan karena platform partainya, bukan karena partainya, tapi karena sumber daya manusia yang terlibat habis energi tidak semestinya. Jadi itu yang terjadi kemarin, evaluasi kami, harus jujur kami akui.

Ke depan yang harus kami lakukan minimalisasi. Kalau partai lain yang sudah dewasa akan memilih menahan diri dulu, ikut saja dulu ini (pertandingan), setelah itu bertanding ke dalam. Kira-kira itulah.