TRIBUNNEWS.COM - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma'aruf Amin memasuki hari ke 100.

Sebelumnya, Jokowi menyampaikan tidak ada program 100 hari kerja.

Ia menegaskan, program-program serta visi misi pemerintahannya melanjutkan periode sebelumnya (2014-2019).

Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman buka suara.

Fadjroel menegaskan, Jokowi tidak menetapkan 100 hari kerja Jokowi-Ma'aruf Amin.

Dalam unggahan video yang dibagikan Fadjroel di akun Twitternya @fadjroeL, ia menerangkan pekerjaan lanjutan dari periode pemerintahan Jokowi.

"Dalam metogologi dari penelitian ini, mungkin kita ada perbedaan. Artinya, dengan metodologi berbeda, dapat hasil yang berbeda," kata Fadjroel yang dikutip dari tayangan video pada akun Twitternya.

"Tentang hukum dan HAM, tidak terlalu buruk sebenarnya," tuturnya.

Ia menerangkan, berdasar data yang ia peroleh dari hasil survey terkait kinerja pemerintah.

 Baca: Paus Fransiskus Telah Terima Undangan Presiden Jokowi Untuk Berkunjung Ke Indonesia

Fadjroel mengatakan, berdasar hasil survey terkait masalah hukum dan HAM tidak terlalu buruk.

"Saya tadi mendengar 63,7 persen terkait hukum dan 62 persen terkait dengan hak asasi manusia," katanya.

"Sekarang pemerintah sedang mengerjakan yaitu upaya penyelesaian kasus-kasus hak asasi manusia melalui rancangan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi," tuturnya.

Dikutip dari Kompas.com, gebrakan apa saja yang telah dilakukan Jokowi-Ma'aruf dalam masa 100 hari kerja mereka?