100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Analis Politik Nilai Wilayah Penegakan Hukum Patut Dikritisi
Dalam 100 hari kerja Jokowi-Ma'ruf, Analis Politik menilai sejumlah hal di wilayah penegakan hukum patut dikritisi.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Wulan Kurnia Putri
"Seharusnya beberapa hal bisa lebih mengesankan, misalnya menghindari kontroversi yang tidak perlu," kata Gun Gun.
"Misalnya terkait koordinasi lintas sektoral terutama public statement para menteri," sambungnya.
"Jadi kan di awal membangun harapan lebih kuat dan itu kalau dimulai dengan bubble isu, bubble politik, itu yang gelembung seperti banyak tapi ketika diambil tidak ada apa-apa, nah itu sebenarnya yang jadi persoalan," tambah Gun Gun.
Ia pun memberi contoh sejumlah kontroversi tersebut.
"Contoh kontroversi Menteri Agama, kontroversi IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang mau dihilangkan, amdal, kontroversi Menteri Hukum dan HAM, konflik-konflik kepentingan yang tampak di situ," ujar Gun Gun.
Gun Gun pun menggarisbawahi potensi konflik kepentingan dalam pemerintahan saat ini.
"Tidak boleh kemudian conflict of interest itu menjadi problem apalagi di awal pemerintahan," tegasnya.
Lebih lanjut, Gun Gun mengatakan, sepanjang pemerintahan, para menteri wajib fokus bekerja untuk kemudian memantik harapan yang lebih tinggi.
"Para menteri itu harus fokus pada kerja yang kemudian justrtu memantik harapan lebih tinggi bukan kemudian justru turun terutama di wilayah penegakan hukum," kata Gun Gun.
(Tribunnews.com/Widyadewi Metta) (Kompas.com/Haryanti Puspa Sari)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.