100 Hari Kerja Jokowi-Ma'ruf, Analis Politik: Rapor Merah pada Poin Hak Asasi Manusia
Analis politik menyebutkan poin HAM, demokrasi, dan penegakan hukum menjadi rapor merah 100 hari kerja pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Penulis: Widyadewi Metta Adya Irani
Editor: Daryono
Namun, bukan juga waktu yang pendek.
Pasalnya, menurut Pangi, 100 hari merupakan waktu yang sangat menentukan.
Ia pun menyatakan kepuasan terhadap kinerja Jokowi saat ini terbilang belum memuaskan.
"Kepuasaan terhadap kinerja Jokowi masih belum memuaskan," kata Pangi.
"Buktinya harga listrik, gas, iuran BPJS, kenaikan tol, impor yang tinggi, penambahan buku hutang baru, investasi tapi nggak punya korelasi peningkatan kesejahteraan, dan belum efektif menyerap lapangan pekerjaan," tambahnya.
Pangi pun berharap Jokowi dapat mengingat janji-janji politik yang ia sampaikan semasa kampanye.
Menurutnya, ia belum melihat janji-janji politik Jokowi yang ditunaikan hingga saat ini.
"Saya belum lihat, kalau ada coba tunjukkan ke kita supaya kita tahu mana janji manisnya yang beliau sudah tuntaskan," kata Pangi.
Catatan Polemik Penegakan HAM
Sejumlah gebrakan telah dibuat dalam 100 hari kerja pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin.
Akan tetapi, dalam 100 hari pemerintahannya, masih terdapat polemik terkait penegakan HAM yang belum menemui titik terang.
Berikut catatan polemik penegakan HAM yang dirangkum Tribunnews.com:
1. Polemik Penggusuran RW 11 Tamansari
Polemik penegakan HAM di antaranya terjadi pada kasus penggusuran di RW 11, Kelurahan Tamansari, Bandung.
