"Kejaksaan Agung, ada hasil survei ditunjukkan, prestasi di bidang keamanan dan pertahanan itu tertinggi nilainya di atas 79 di dalam sepanjang sejarah," ungkapnya.

"Hukum yang dianggap rendah pun masih di atas 60, nah kalau minta nilai seperti orang sekolah."

"Seperti Bivitri memberi nilai kepada mahasiswa 5 atau 3, tapi kalau saya dosennya ini 8 bisa, tergantung dosen aja kan," kata Mahfud MD.

Bivitri: Tapi Masalahnya Begini

Tak berhenti di situ, Bivintri lantas merespons tanggapan dari Mahfud MD.

Bivitri menegaskan, bahwa ukuran yang dipakai berbeda.

"Tapi masalahnya begini, sebenarnya menarik karena disertasi Prof Mahfud sendiri mengutip soal hukum yang responsif," kata Bivitri.

Bivitri menjelaskan, dalam penyelenggaraan negara, tidak bisa hanya melihat kasus-kasus yang dianggap positif.

Padahal, masih banyak kasus yang lain.

"Satu kasus dalam pemerintahan yang buruk itu juga bisa mencerminkan bagaimana pemerintahan itu tidak dijalankan dengan baik."

"Sebenarnya kan seperti itu yang harus juga dilihat," ucapnya.

"Jadi kita tidak bisa juga misalnya Prof Mahfud punya daftar yang baik 10, saya punya 10 kemudian kita berdebat, tidak seperti," imbuhnya.

Bivitri menambahkan, ada satu kasus pun terkait skandal dalam pemerintahan yang menurutnya menganggu rasa keadilan masyarakat dan prinsip negara hukum.

Maka sebanarnya sudah patut sekali pemerintah itu dikritik.