TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Wakil Duta Besar Palestina Taher Ibrahim Abdallah Hamad, Imam Jama’ah Muslimin (Hizbullah) Yakhsyallah Mansur, Ketua Aqsa Working Group Agus Sudarmaji, Ketua Presidium MER-C Dr. Sarbini Murad, Ahimsa Sukartono mewakili Kementerian Luar Negeri Indonesia, dan Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Frangky Darwin Oratmangun, menghadiri Konferensi Pers terkait penolakan perjanjian damai abadi (No for Deal of Century) di Kantor Kedutaan Besar Palestina, Jakarta pada hari Rabu (5/2/2020).

Konferensi ini diselenggarakan atas permintaan Kedutaan Besar Palestina di Indonesia menanggapi pernyataan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, pada 29 Januari 2020 silam.

Pernyataan Trump terkait “Deal of Century” yang berisi proposal perdamaian Timur Tengah, yang termasuk di dalamnya mengharuskan negara Palestina di masa yang akan datang untuk "didemiliterisasi", sementara meresmikan kedaulatan Israel atas pemukiman yang dibangun di wilayah yang diduduki.

Terkait dengan hal itu, GAMKI menegaskan penolakannya terhadap perjanjian damai Timur Tengah yang diinisiasi oleh Presiden AS Donald Trump dan PM Israel Benjamin Netanyahu.

"GAMKI menegaskan kembali bahwa terkait isu Palestina, GAMKI secara konsisten berpegang teguh pada amanah pembukaan UUD 1945," kata Frangky Darwin Oratmangun, Ketua Bidang Diplomasi dan Hubungan Internasional Dewan Pimpinan Pusat GAMKI.

Baca: Donald Trump Umumkan Rencana Perdamaian Palestina dan Israel, Berikut Isinya

Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah Palestina harus dilandaskan prinsip solusi dua negara (two-state solutions) yang menghormati hukum dan parameter yang disepakati oleh dunia internasional.

"GAMKI secara khusus menjalin hubungan baik dengan Kedutaan Besar Palestina di Indonesia, sebagai upaya menghidupkan dialog dengan Kedubes Palestina dan juga beberapa pihak terkait guna membangun harmonisasi dan komunikasi yang jauh lebih inklusif untuk tercapainya stabilitas dan perdamaian abadi," ujarnya.

Sekretaris Umum DPP GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat menyampaikan bahwa GAMKI mendukung penuh sikap Pemerintah Indonesia yang tidak sepakat dengan pengumuman peta damai Israel-Palestina versi Presiden Amerika Serikat yang diumumkan pada tanggal 29 Januari lalu.

"GAMKI mendukung penuh keberpihakan Indonesia pada Palestina dengan menolak perjanjian Timur Tengah ala Trump. Bagi GAMKI, solusi dua negara adalah pendekatan yang paling tepat dalam penyelesaian persoalan Palestina-Israel," ujarnya.

Mantan Ketua Umum Pengurus Pusat GMKI ini menegaskan bahwa GAMKI akan konsisten mendukung kedaulatan Palestina dan mendorong kedua belah pihak, baik Israel dan Palestina untuk menggunakan solusi damai dan bukan senjata dalam penyelesaian konflik di antara kedua negara, agar tidak ada lagi korban jiwa, khususnya perempuan dan anak.

Sahat juga mengingatkan bahwa persoalan Palestina bukan konflik agama, melainkan konflik wilayah dan politik.

Oleh karena itu, Sahat meminta semua pihak jangan memanfaatkan isu Palestina untuk kepentingan gerakan kelompok tertentu.

"Kehadiran GAMKI dalam konferensi pers ini menunjukkan bahwa konflik Palestina adalah kepedulian kita semua. Apalagi dalam berbagai pertemuan, Kedubes Palestina selalu menyampaikan bahwa di Palestina umat Muslim, Kristen, dan Yahudi hidup berdampingan dengan damai dan harmoni," ujarnya.

"Beberapa hari yang lalu Wakil Dubes Palestina juga hadir dan memberikan sambutan dalam kegiatan Natal Nasional GAMKI di Surabaya. Saya rasa kita sebagai masyarakat Indonesia yang majemuk ini jangan mau dipecah-belah karena perbedaan suku, agama, dan golongan. Mari kita bersatu termasuk dalam solidaritas terhadap rakyat Palestina," pungkasnya.