Selain itu, pemerintah harus memperhatikan situasi ekonomi, politik, sosial global dan antarnegara.

Pemerintah diminta untuk tidak serampangan mengambil sikap, karena ini tak hanya menjadi masalah Indonesia, melainkan dunia.

"Yang lebih urgen (mendesak) adalah pada kepemimpinan kita hari ini dalam melakukan koordinasi dan pendalaman," jelasnya.

Menurutnya, jika wacana itu direalisasikan, harus ada rehabilitasi khusus terhadap anak-anak yang dipulangkan.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengatakan, tak memulangkan WNI eks ISIS karena pemerintah khawatir mereka akan menjadi teroris baru di Indonesia.

Ia mengatakan, keputusan tersebut didapat saat digelar rapat tertutup bersama Presiden Joko Widodo ( Jokowi) di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/2/2020).

"Pemerintah tidak ada rencana memulangkan teroris. Bahkan tidak akan memulangkan FTF (foreign terorist fighter) ke Indonesia," kata Mahfud MD, dikutip dari Kompas.com.

Baca: Cegah WNI Eks ISIS Menyusup, Istana Minta Aparat Waspada dan Siaga: Kemungkinan Mereka Dideportasi

Baca: Waspadai Eks ISIS Masuk ke Indonesia Secara Ilegal

Sebab, pemerintah lebih mementingkan keamanan 267 juta penduduk Indonesia.

Mahfud MD menyebut, sebanyak 689 WNI eks ISIS tersebar di Turki, Suriah, dan beberapa negara lain, berdasarkan data Central Inteligence Agency (CIA).

Namun, pemerintah kemungkinan akan memulangkan anak-anak yang berusia di bawah 10 tahun.

"Tapi, kita lihat case by case (untuk pemulangan anak usia di bawah 10 tahun)," imbuh Mahfud MD.

(Tribunnews.com/Nuryanti) (Kompas.com/Sania Mashabi/Fitria Chusna Farisa/Rakhmat Nur Hakim)