Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Ahli: Dewas KPK Dikhawatirkan Picu Konflik Internal, Contoh Konflik Helmy Yahya di TVRI

Menurut dia, keberadaan Dewas KPK membuat adanya dualisme dan berpotensi menimbulkan konflik internal di lembaga antirasuah tersebut.

Ahli: Dewas KPK Dikhawatirkan Picu Konflik Internal, Contoh Konflik Helmy Yahya di TVRI
TRIBUN/ABDUL QODIR
Bangunan 16 lantai yang didominasi warna merah putih dan berlogo KPK, telah kokoh berdiri di tepi Jalan HR Rasuna Said Kav C-22, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/10/2015). Pembangunan gedung itu, dijadwalkan selesai pada akhir November 2015 sehingga bisa diserahkan ke KPK pada awal Desember 2015. TRIBUNNEWS/ABDUL QODIR 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis hakim konstitusi menggelar sidang uji formil dan materil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pada Rabu (19/2/2020) ini, majelis hakim mendengarkan keterangan ahli yang dihadirkan pemohon uji materi. Salah satu pemohon, yaitu mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, di mana permohonan tercatat di 79/PUU-XVII/2019.

Dua orang ahli tersebut, yaitu dosen hukum tata negara dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Zainal Arifin Muchtar dan dosen hukum tata negara dari Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Jentera, Bivitri Susanti.

Zainal Arifin menyinggung pembentukan Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Baca: Dirawat Dua Minggu, WNI yang Sembuh Virus Corona di Singapura Tinggalkan Rumah Sakit

Menurut dia, keberadaan Dewas KPK membuat adanya dualisme dan berpotensi menimbulkan konflik internal di lembaga antirasuah tersebut.

Dia mencontohkan permasalahan antara mantan Direktur Utama TVRI Helmi Yahya dengan Dewas TVRI.

"Dewan pengawas yang saya temukan agak mirip. Saya lihat di TVRI melalui PP 13/2005, ada dewan pengawas. Kita lihat hasilnya, TVRI berantem di internal," ujarnya saat memberikan keterangan di ruang sidang pleno lantai II gedung Mahkamah Konstitusi, Rabu (19/2/2020).

Baca: Asabri Gandeng Kepolisian Tagih Utang Investasi ke Heru dan Benny Senilai Rp 11,4 Triliun

Dia merasa bingung terhadap pembentuk undang-undang mengapa sebuah lembaga negara independen dibuat dengan konsep ada dualisme di internal.

"Saya coba baca di lembaga negara independen, saya tidak temukan lembaga pengawas. Kalau ada dia bukan bagian setara. Pertarungan itu sederhana, karena tidak jelas siapa yang akan membuat konsep menjalankan kewenangan seperti dewan pengawas," tambahnya.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Johnson Simanjuntak
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas