Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Daftar Lima Menteri Berkinerja Buruk dan Layak Diganti Menurut Survei IPO

Lembaga survei Indonesia Political Opinion (IPO) merilis daftar lima menteri yang berkinerja buruk sehingga layak diganti.

Penulis: Sri Juliati
Editor: Choirul Arifin
zoom-in Daftar Lima Menteri Berkinerja Buruk dan Layak Diganti Menurut Survei IPO
indonesiainside.id
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah 

"Kalau publik menyebut ada menteri yang perlu diganti, maka siapa yang dianggap layak (diganti)?"

"Perlu saya sampaikan, yang pertama nama yang muncul adalah Menkumham Yasonna Laoly yang mendapat atensi 36 persen responden," ujar Dedi.

Yasonna H Laoly adalah Menteri Hukum dan HAM yang dipertahankan Jokowi di periode keduanya menjabat.

Satu kasus yang membuat Yasonna H Laoly menjadi sorotan adalah kasus suap komisioner KPU, Wahyu Setiawan yang melibatkan caleg dari PDI Perjuangan, Harun Masiku.

Di kasus ini, Yasonna yang juga kader PDI Perjuangan sempat dituduh merintangi penyidikan terkait simpang-siur keberadaan Harun Masiku yang kemudian dibantahnya.

2. Menteri Agama, Fachrul Razi

Menteri Agama Fachrul Razi berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020).
Menteri Agama Fachrul Razi berpose usai wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Jumat (31/1/2020). (TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN)

Menteri Agama, Fachrul Razi masuk dalam daftar nama menteri yang layak diganti.

Berita Rekomendasi

Sebanyak 32 persen responden menilai Fachrul Razi perlu diganti.

Ini adalah kali pertama purnawirawan TNI tersebut menjadi menteri.

Di awal menjabat sebagai Menteri Agama, Fachrul berencana melarang pengguna niqab atau cadar untuk masuk ke instansi milik pemerintah.

Selain itu, ia juga mempermasalahkan ASN yang memakai celana cingkrang.

Belum usai dengan kegaduhan tersebut, kebijakan Fachrul Razi yang kembali menuai pro-kontra adalah pemberian surat rekomendasi untuk perpanjangan izin ormas Front Pembela Islam (FPI).

3. Menteri Komunikasi dan Informatika, Johnny G Plate

Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019).
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate usai menghadiri Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) di kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polhukam) Jakarta Pusat pada Senin (30/12/2019). (Tribunnews.com/Gita Irawan)

Masih merujuk hasil survei IPO, sebanyak 29 persen responden menganggap Menkominfo, Johnny G Plate juga perlu diganti.

Halaman
1234
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas