TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kepala daerah dan pimpinan DPRD di bagian timur Provinsi Kalimantan Barat menyatakan sependapat dengan usulan pemekaran Provinsi Kapuas Raya untuk mendukung percepatan pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kalimantan Barat.

Alasannya, ide pembentukan Provinsi Kapuas Raya sudah sejak lama diusulkan dan dimasukkan  dalam Amanat Presiden (Ampres) tentang Daerah Otonom Baru (DOB).

Alasan lainnya, demi pemerataan pembangunan infrastruktur dasar termasuk pelayanan publik di wilayah itu karena wilayah Kalbar yang terlalu luas, mencapai satu setengah kali Pulau Jawa.

Bupati Kapuas Hulu, A.M Nasir menyatakan sejak awal pihaknya mendukung gagasan Provinsi Kapuas Raya. Karena usulan ini sudah masuk dalam Ampres tentang DOB, dia menilai segala syarat yang diperlukan sudah terpenuhi.

“Memang (Provinsi Kapuas Raya) lebih baik dimekarkan terlebih dulu. Tanpa kita harus melihat ada ibu kota negara atau tidak. Kapuas Raya ini selain usulannya sudah sejak lama dan sudah ada Ampres juga memang paling layak dimekarkan. Sebab ada satu Provinsi yang jumlah penduduknya tidak begitu besar tapi bisa dimekarkan oleh Pemerintah Pusat," ujarnya seperti keterangan pers tertulis yang diterima Tribunnews.

Baca: BREAKING NEWS! Pameran Geneva Motor Show 2020 Dibatalkan karena Virus Corona

"Provinsi Kalbar sebagai provinsi induk juga memiliki perbatasan sepanjang lebih dari 970 kilometer dengan Malaysia yang berbatasan langsung dan itu tidak bisa dikontrol dengan satu provinsi saja,” imbuhnya belum lama ini.

Baca: Pose Pertama BCL Usai Berkabung, Tampil Senyum Bareng Maia Estianty dan Rossa

Ketua DPRD Kapuas Hulu Kuswandi menilai, semangat pemekaran Kapuas Raya, sudah sejak dulu disuarakan masyarakat wilayah timur Kalbar.

“Semangat pemekaran sudah dari dulu. Kita sangat mendukung hal itu (Pemekaran Kapuas Raya). Kita minta secepatnya dimekarkan supaya wilayah timur Kalbar ini ada percepatan pembangunan termasuk dari sisi pelayanannya,” ujar Kuswandi.

Menurut Kuswandi, pemekaran Kapuas Raya akan mendorong percepatan pembangunan.

"Kalau bisa sebelum ibu kota negara pindah ke Kaltim, karena wilayah di sekitaran Kaltim ini termasuk daerah penyanggah ekonomi tak terkecuali Kalbar. Karena itu Kapuas Raya harus dimekarkan," ungkapnya.

Bupati Sintang Jarot Winarno berpendapay, pemekaran Kapuas Raya merupakan kebutuhan masyarakat Kalbar khususnya yang berada di wilayah timur Kalbar.

Menurutnya, Kapuas Raya layak jadi provinsi karena punya cakupan dalam daerah perbatasan. Jika wilayah timur Kalbar seperti Kapuas Hulu, Sintang, Melawi, Sekadau dan Sanggau menjadi provinsi, tentunya akan memiliki otonom untuk mengatur pelayanan masyarakat sampai pada sistem transformasi birokrasi.

Dia menegaskan, Kapuas Raya memiliki tiga komoditas utama, yaitu karet, sawit dan lada. Untuk mengoptimalkan tiga komoditas itu, perlu transformasi ekonomi, sampai hilirisasi produk.

Ketua DPRD Sintang Florensius Ronny menegaskan, Provinsi Kapuas Raya perlu segera dimekarkan terlebih dulu sebelum pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dilakukan oleh Pemerintah Pusat.

“Kita bicara kebutuhan, Kapuas Raya ini kebutuhan masyarakat demi adanya satu percepatan pembangunan dan pelayanan. Sebagai wakil rakyat, kita sangat dukung agar pemekaran Kapuas Raya disegerakan,” ungkapnya.

Bupati Sekadau Rupinus juga menyatakan mendukung pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebelum pemindahan ibu kota baru ke Kalimantan Timur dilakukan. Alasannya, Kalbar merupakan daerah penyangga ibu kota negara.

“(Provinsi Kapuas Raya) lebih baik dimekarkan terlebih dulu. Tanpa kita harus melihat ada ibu kota baru atau tidak. Kalbar ini daerah penyangga ibu kota negara, tentu sangat layak jika dimekarkan, artinya juga menjadi pendukung ibu kota negara nantinya,” ujarnya.