Ambang Batas Parlemen 7 Persen Sa,ma Saja Abaikan Suara Rakyat
Sebanyak 13.594.842 suara sah dalam Pemilu 2019 tidak bisa dihitung menjadi perolehan kursi anggota DPR
Penulis: Seno Tri Sulistiyono
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menilai kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentery (PT) menjadi 7 persen, akan menghilangkan suara rakyat.
Wakil Sekretaris Jenderal PSI Satia Chandra Wiguna mengatakan, jika PT ingin dinaikkan maka masyarakat mengetahui alasan kenapa partai-partai besar seperti Golkar-Nasdem ingin sekali PT menjadi 7 persen dari saat ini 4 persen.
"Apa motif di balik rencana penaikkan PT tersebut. Karena kalau jawabannya penyederhanaan partai, di Pemilu 2014, ketika PT naik jadi 3,5 persen dari 12 partai menjadi 10 partai yang artinya peyederhanaan partai melalui PT terbukti gagal," ujar Chandra saat dihubungi, Jakarta, Kamis (12/3/2020).
"Yang ada akan banyak suara yang hilang jika PT dinaikkan. Sebanyak 13.594.842 suara sah dalam Pemilu 2019 tidak bisa dihitung menjadi perolehan kursi anggota DPR," sambung Chandra.
Baca: Siswi SMP di Sawah Besar Jadi Monster Pembunuh Balita Diduga Karena Rindu Sosok Ayah
Mengutip pernyataan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), kata Chandra, suara rakyat yang hilang disebabkan pembatasan parliamentary threshold.
Baca: RSPI: Pasien Corona yang Bisa Recovery Sangat Dipengaruhi Imunitas Tubuh
"Artinya kita mengabaikan suara rakyat yang harusnya mempunyai perwakilan di senayan," tutur Chandra.
Melihat kondisi tersebut, Chandra menegaskan sejak PSI didirikan telah menolak PT dan sebagai penggantinya mengajukan ambang batar fraksi.
"Dan ambang batas fraksi ini akan memastikan bahwa tidak ada suara yang hilang," ucapnya.
Sebelumnya, Partai Golkar mendukung usulan Partai NasDem yang menginginkan ambang batas parlemen naik menjadi 7 persen.
Hal itu disampaikan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto usai menggelar pertemuan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Jakarta Barat, Senin (9/3/2020).
Airlangga menungkapkan Golkar menyambut baik usulan kenaikan PT tersebut.
"Terkait dengan parliamentary threshold ada usulan dari Pak Surya PT 7 persen dan Partai Golkar juga lihat ini suatu yang bagus. Dan Partai Gokar akan mendukung konsep tersebut," kata Airlangga.
"Ada tambahan usulan Pak Surya 7 persen ini berlaku secara nasional," imbuhnya.
Terkait ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold, Golkar tetap mendukung 7 persen.
"Dan juga terkait dengan presidential treshold yang tetap 20 persen," ujarnya.
