TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mulai melakukan persiapan menghadapi Pemilihan Kepala Daerah 2020.

Ada sembilan provinsi yang akan menggelar Pilkada pada tahun 2020. Pilkada untuk sembilan provinsi itu akan dilakukan serentak dengan Pilkada tingkat kabupaten dan kota. Sedangkan untuk tingkat kabupaten ada 224 wilayah kabupaten, dan untuk tingkat kota akan berlangsung di 37 kota pada 32 provinsi.

Demi mensosialisasikan Pilkada 2020, Bawaslu RI menyambangi 'markas besar' Tribun Network di Palmerah Selatan, Jakarta Barat, Rabu (11/3) kemarin. Mereka di antaranya adalah Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar bersama dengan Tim dari Humas Bawaslu.

Baca: Lokasi dan Pelaksanaan Tes SKD CPNS Bawaslu TA 2019 Diumumkan, Berikut Alamat Lengkap 34 Titik Ujian

Kedatangan Tim Bawaslu diterima oleh Regional Newspaper Director Febby Mahendra Putra beserta Staf Direksi Cecep Burdansyah, dan awak Tribun Network lainnya. Pada pertemuan di siang hari itu, Bawaslu memaparkan daerah mana saja yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.

Diukur melalui empat dimensi, yakni konteks sosial politik, penyelenggaraan pemiliu yang bebas dan adil, kontestasi, dan partisipasi. Terdapat sejumlah daerah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi berdasarkan empat dimensi tersebut. Di tingkat provinsi ada Sulawesi Utara, sementara di tingkat kabupaten ada di Manokwari.

Frietz Edward Siregar merinci komponen-komponen yang membuat suatu daerah bisa disebut 'rawan'. Selain itu, menurut Frietz, Bawaslu juga menyoroti Pilkada di beberapa daerah yang diikuti oleh keluarga Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Berikut wawancara Tribun Network bersama Frietz Edward Siregar:

Bagaimana tingkat kerawanan Pilkada 2020?

Tahun 2020 ada 270 daerah, ada 9 provinsi. Cuma Aceh dan DKI yang tidak ada Pilkada. Kami sudah membuat Indeks Kerawanan Pemilu 2020. Memang ada beberapa daerah yang rawan seperti Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Kalau Kabupaten/Kota, Manokwari yang paling tinggi. Diikuti Kota Makassar, karena Makassar lah satu-satunya yang kotak kosong bisa menang. Itu tidak ada kasus di belahan dunia lain.

Isu-isu apa saja yang menjadi sorotan pada Pilkada 2020?
Ada empat, pertama isu netralitas ASN karena itu bagaimana penggunaan kekuasaan oleh para pejabat atau inkumben, seperti menggunakan APBD atau program, dan menggunakan ASN. Yang kedua mengenai mahar politik atau politik uang. Misal dari pelaporan dana kampanyenya.

Ketiga kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian. Keempat mengenai DPT Daftar Pemilih Tetap. Indeks Kerawanan Pemilu setiap daerah punya persoalan berbeda. Empat dimensi, indeks sosial politik, indeks kontestasi, dimensi penyelenggara pemilu, partisipasi, kita buat angka-angka statistik jadi ketahuan mana rawan rendah, sedang tinggi.

Jadi masing-masing daerah punya persoalan tinggi-tinggi. Dari situ ketahuan persoalan misal konflik suku termasuk di Manokwari, pendekatan dari Bawaslu pendekatan kepada ketua adat.

Indeks kontestasi misal Sulut, kita bisa lihat politik uang tinggi. Kita antisipasi dengan mengidentifikasi politik uang. Antisipasi tergantung dimensi. Semuanya proses pengawasan, pencegahan, penindakan. Ada kekhususan tiap-tiap daerah.

Yang paling tinggi dari semua dimensi daerah mana?
Kalau untuk provinsi, Sulawesi Utara, kalau Kabupaten, di Manokwari. Manokwari nilai sospol paling tinggi. Kita berharap tidak terjadi, tapi menjadi antisipasi apa strategi pengawasan yang diterapkan.

Kalau terendah di mana? Yang paling aman?
Karangasem Bali itu paling rendah secara Kabupaten Kota. Kalau Provinsi paling rendah Kalimantan Utara. Meskipun agak tinggi di angka 59 tapi dibanding Sulut 91 ya jauh. Sulawesi Tengah, Jambi, Sumbar, Bengkulu, Kepri, Kalteng, Kalsel, Kaltara. Itu juga berhubungan dengan gabungan empat dimensi itu.

Baca: Sembuh Virus Corona, Pasien 6 dan 14 Dipulangkan RSUP Persahabatan

Dari pengalaman Pilpres, Pileg, Pilkada di masa lalu, tupoksi Bawaslu yang paling bikin 'pening' apa?
Yang paling krusial penindakan pidana. Pada Pilpres lalu, laporan politik uang ada 69 tapi itu dari seluruh Indonesia, bagi kita itu masih jauh dari harapan.

Karena penegakan pidana pemilu ada di Sentra Gakkumdu, harus ketiga pihak sepakat dulu kalau ini akan lanjut. Waktu itu ada 100 OTT dari 100 itu yang masuk pengadilan cuma 24, kok bisa OTT tidak bisa pengadilan. Ya kalau polisi bilang kurang bukti ya mau bilang apa.

Baca: Bawaslu: Perempuan Rentan Jadi Sasaran Politik Uang

Tim Bawaslu pantau media sosial?
Bawaslu kita punya tim Bawaslu RI dan Kabupaten Kota untuk media sosial. Apakah melanggar aturan kampanye, kalau lihat di media sosial misal menghina. Itu kita serahkan ke kepolisian.

Karena dari kacamata Facebook engkau itu pejabat publik kalau dihina jangan marah karena itu konsekuensinya pejabat publik, Facebook tidak akan menurunkan kalau itu inkumben. Kita masing-masing kantor ada tiga. Di Bawaslu RI ada lima di masing-masing provinsi ada tiga. Kita kumpulkan bahan terus kita request untuk takedown.

Apa upaya mencegah SARA di Pilkada?
Melakukan pendekatan terhadap tokoh-tokoh masyarakat, misal kita melakukan pendekatan ke ketua adat. Kita juga kampanyekan anti politik SARA. Teman-teman daerah melakukan kegiatan kebudayaan. Kalbar termasuk paling tinggi karena calon ada tiga, satu dayak kristen, kedua melayu muslim, ketiga dayak melayu kristen muslim. Sementara mereka punya sejarah perang suku.

Jadi penetrasi untuk bertemu kelompok agama, kelompok suku, pertemuan-pertemuan untuk menjaga kerukunan jadi kencang. Fokus menjaga agar kesukuan itu tidak terjadi.

Baca: Bawaslu: Politisasi SARA dan Politik Uang Masih Jadi Ancaman di Pilkada 2020

Ada tidak pengawasan khusus kepada calon kepala daerah yang hanya satu calon atau melawan kotak kosong?
Kami sih dari Bawaslu berharap jangan sampai calon tunggal karena kami berharap tidak ada calon tunggal.

Karena ini bagian masyarakat partisipasi. Sehingga masyarakat bisa memilih yang terbaik dari para calon. Ini peran partai politik memberikan alternatif pemimpin. Kami sih berharap masyarakat bisa melakukan fungsi pengawasan dan KPU juga tidak mendorong untuk tidak memilih.

Bagaimana terkait daerah-daerah yang peserta Pilkadanya keluarga Presiden dan Wakil Presiden? Perlu atensi khusus?
Yang ini jadi calon tunggal atau tidak. Tapi kalau dia tidak calon tunggal tentu akan diberikan atensi khusus terhadap daerah-daerah itu sehingga proses netralitasnya tetap dijaga. Bawaslu akan mengawasi dengan sungguh-sungguh.