Empat Isu Pilkada Serentak yang jadi Sorotan Bawaslu
Masing-masing daerah, sudah dibuat statistik datanya oleh Bawaslu. Sehingga diketahui daerah mana saja yang dinilai rawan, rendah,
Editor: Rachmat Hidayat
Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menyoroti empat isu krusial yang selalu terjadi ketika kontestasi pemilihan kepala daerah (pilkada) berlangsung.
Pertama isu netralitas ASN. Karena itu bagaimana penggunaan kekuasaan oleh para pejabat atau inkumben untuk kepentingan pribadi. "Misalnya menggunakan APBD atau program, dan menggunakan ASN," ujar Anggota
Komisioner Bawaslu RI Edward Fritz Siregar di kantor Tribunnews, Jakarta, Rabu (11/3/2020).
Kedua isu mengenai mahar politik atau politik uang. "Misal dari pelaporan dana kampanye para peserta Pilkada," kata Fritz.
Baca: Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar: Penggunaan APBD dan Netralitas ASN Paling Disorot
Ketiga kasus penyebaran hoaks atau ujaran kebencian dan keempat mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Fritz Siregar menjelaskan, indeks kerawanan pemilu maupun pilkada di setiap daerah berbeda.
Menurutnya, ada empat indeks yang dinilai berpengaruh. Indeks sosial politik, indeks kontestasi, dimensi penyelenggara pemilu dan partisipasi masyarakat.
Baca: Bawaslu: Perempuan Rentan Jadi Sasaran Politik Uang
Masing-masing daerah, sudah dibuat statistik datanya oleh Bawaslu. Sehingga diketahui daerah mana saja yang dinilai rawan, rendah, sedang dan tinggi untuk terjadi empat masalah krusial yang disoroti Bawaslu.
"Jadi masing-masing daerah punya persoalan tinggi-tinggi. Dari situ ketahuan persoalan misal konflik suku termasuk di Manokwari pendekatan dari Bawaslu pendekatan kepada ketua adat," katanya.
Melalui data statistik yang digunakan untuk memetakan daerah mana saja yang dinilai rawan, Bawaslu RI mencatat, di Sulawesi Utara, politik uang berada di kategori tinggi.
Baca: KBRI Seoul Rotasi Tim Posko Aju di Daegu, Tim Yang Pulang Lakukan Self-Quarantined 14 Hari
Menurut Fritz langkah ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi terjadinya empat masalah krusial tersebut. "Kita antisipasi dengan mengidentifikasi politik uang. Antisipasi tergantung dimensi," katanya.
"Semuanya proses pengawasan, pencegahan, penindakan, tapi ada kekhususan tiap-tiap daerah," ia menegaskan.
