TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil menyesalkan cara pemerintah menghadapi pandemi COVID-19 atau virus corona.

Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI ) Muhammad Isnur mengatakan upaya pemerintah jauh dari pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat yang memerintahkan negara untuk ‘melindungi segenap tumpah darah Indonesia’.

"Komunikasi publik pemerintah memang bisa mencegah kepanikan, tetapi tidak bisa memberikan keamanan dan perlindungan atas ancaman yang nyata," kata Isnur, kepada wartawan, saat dihubungi, Jumat (13/3/2020).

Baca: Anak Dibawah Umur Masih Menghiasi Aksi Unjuk Rasa Solidaritas di Kedubes India

Indonesia secara resmi mengakui merebaknya wabah COVID-19 pada 2 Maret 2020 dengan diumumkannya dua pasien pertama oleh Presiden Joko Widodo.

Sejak itu, peningkatan jumlah pasien positif COVID-19 terus meningkat di Indonesia. Hingga 13 Maret 2020, pernyataan resmi pemerintah menyebutkan terdapat 35 orang yang positif terinfeksi, 3 orang dinyatakan sembuh dan 2 orang meninggal dunia.

Selama 11 hari itu, dia menilai, pemerintah menganut premis yang keliru.

Alih-alih mengantisipasi secara serius ancaman virus ini, pemerintah melalui pernyataan para pejabat dan elitnya cenderung meremehkan dan menyiratkan seakan-akan orang Indonesia kebal serangan virus.

Baca: Menag Fachrul Minta Masyarakat Tak Lakukan Salam Apalagi Cipika-Cipiki

Bahkan, prediksi dari Universitas Harvard yang menyebutkan virus itu sudah sampai di Indonesia, ditolak mentah-mentah, dan bukannya dijadikan landasan untuk mempersiapkan kebijakan kesehatan publik yang kuat dan efektif untuk menghadapi virus ini.

"Sikap meremehkan dan cenderung anti-sains ini sedikit banyak telah membuat pemerintah tergagap manakala virus ini benar-benar datang. Pemerintah Indonesia terlihat minim inisiatif dan ketinggalan," kata dia.

Dia melihat kegagapan itu tampak dari kesalahan-kesalahan yang dilakukan baik pejabat pemerintah pusat, maupun daerah. Koordinasi yang lemah antara pemerintah pusat dan daerah, miskomunikasi antara Kementerian Kesehatan dengan instansi lainnya tampak pada bagaimana kasus pertama diumumkan, termasuk pelanggaran hak privasi pasien.

"Tampak jelas pemerintah cenderung mendahulukan citra ketimbang kemaslahatan pasien dan keselamatan publik yang lebih luas," ujarnya.

Koalisi Masyarakat Sipil juga menyoroti kebijakan pemerintah memberikan insentif yang tak masuk akal untuk industri pariwisata termasuk membayar buzzer, bukannya mengucurkan dana untuk fasilitas kesehatan.

Sementara itu, dia membandingkan, negara-negara lain mengetatkan pintu masuk untuk menghindari perluasan virus, Indonesia malah membuka diri lebar-lebar dengan alasan melindungi industri pariwisatanya.

Terakhir, kesalahan premis dan kegagapan ini diperparah kebijakan pemerintah yang secara sengaja membatasi informasi mengenai ancaman dan perkembangan penyebaran COVID-19 di Indonesia.

Pemerintah berulang kali menyerukan ancaman hoaks. Sayangnya kekhawatiran akan penyebaran hoaks, tidak disertai dengan upaya untuk membangun komunikasi dan informasi publik yang terpercaya dan komprehensif.

"Ketertutupan informasi, justru akan memberikan sinyal dan arah yang keliru untuk publik, menurunkan kewaspadaan yang bisa berakibat pada perluasan penularan wabah," tambahnya.

Untuk diketahui, Koalisi Masyarakat Sipil itu terdiri dari berbagai lembaga, yaitu AJAR, KontraS, Lokataru, Migrant Care, LBH Masyarakat, P2D, PKBI, YLBHI, YLKI, dan WALHI.