TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi XI DPR menyarankan beberapa langkah yang perlu dilakukan pemerintah dalam menjaga perekonomian, di tengah mewabahnya virus corona atau covid-19.

Anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan mengatakan, Komisi XI mendukung kebijakan pemerintah memangkas belanja yang bukan prioritas, baik di APBN dan APBD untuk dialokasikan ke dalam penanganan virus corona.

"Namun, kebijakan tersebut tidak dapat diimplementasikan tanpa ditindaklanjuti dengan peraturan perundang-undangannya, yaitu pemerintah harus mengajukan APBN Perubahan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan," kata Marwan kepada wartawan, Jakarta, Selasa (31/3/2020).

Baca: Cegah Covid-19, Gubernur se-Sulawesi Jalin 6 Kesepakatan: Larang Mudik hingga Pembatasan Lalin Darat

Baca: Suami Positif Corona Usai Konferensi di Bogor & Meninggal, Istri Dapat Sembuh Rajin Minum Ramuan Ini

Menurutnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) perlu belajar dari pengalaman pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam menghadapi krisis keuangan global pada 2008.

"Saat itu pemerintah melakukan percepatan pembahasan APBN Perubahan pada bulan Februari, salah satu tujuannya melakukan pemangkasan anggaran diseluruh kementerian atau lembaga sebesar 10 persen untuk difokuskan penanganan dampak krisis keuangan global," papar Marwan.

Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) itu juga berharap, pemerintah segera mengimplementasikan kebijakan penjaminan ketersediaan bahan pokok ke masyarakat dan menindak tegas pelaku penimbunan barang yang saat ini diperlukan.

"Virus corona telah menekan daya beli masyarakat bawah, kami berharap kebijakan program padat karya tunai, kartu sembako murah, dan kartu pra kerja segera ditunaikan," ujar Marwan.

"Kami juga berharap pemerintah memberikan relaksasi fiskal untuk sektor ritel dan UMKM yang selama ini terdampak virus corona," sambungnya.

Untuk mencapai semua itu, kata Marwan, pemerintah perlu memikirkan pengalokasian anggaran yang terbatas dan belum direncanakan dalam APBN 2020. Misalnya, menggunakan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA).

Tercatat, SAL yang dapat digunakan pemerintah saat ini sebesar Rp 175,24 triliun dan SILPA senilai Rp 48,6 triliun.

"Dalam Undang-Undang APBN 2020 penggunaan SAL dibatasi hanya sebesar Rp 25 triliun, namun dengan makanisme APBN Perubahan 2020 pemerintah dapat melakukan revisi terhadal penggunaan SAL tersebut," ujar polikus Partai Demokrat itu.