Nantinya tidak akan ada pembedaan KTP, suku, maupun asal masyarakat.

Selama mereka masih berada di wilayah itu, pasti akan diberikan perlindungan dan pelayanan sebaik mungkin.

"Saya kemarin sudah diskusi dengan Pak Ridwan Kamil," ujar Ganjar.

"Gugus tugas kami sudah bicara dengan Sekda Pemda DKI, Jawa Barat, DIY, Jawa Timur yang ada di sekitar kami."

"Hampir semua prinsipnya menyetujui kita saling menjaga wilayahnya," ungkap dia.

"Bukan saling menjaga KTPnya, sukunya, dan asalnya," imbuhnya.

Dalam kesempatan itu, Ganjar kemudian memberikan contoh soal usulan penanganan Covid-19 setelah PP berlaku.

Misal, penularan pertama di Jawa Tengah setelah melakukan tracing ditemukan berasal dari Bogor.

Kemudian wilayah Bogor akan langsung dikunci.

Baca: Asri Welas Beri Himbauan Seluruh Karyawannya Bekerja dari Rumah di Tengah Wabah Corona

Baca: Ini 7 Arahan Presiden Jokowi terkait Percepatan Penanganan Covid-19

Lalu daerah sekitarnya membantu dengan permasalahan yang dihadapi oleh Bogor soal Covid-19 ini apa.

Begitu pula dengan DKI Jakarta, yang kini memiliki jumlah kasus terbanyak di Indonesia.

Meski demikian, Ganjar menuturkan sistematika dari karantina wilayahnya akan diatur masing-masing daerah.

"Kalau kita sebut zona merah itu klasternya ada umpama penularan pertama di Jawa Tengah dari Bogor, Bogor kunci," terang Ganjar.

"Kita bantu problemnya yang ada di Bogor apa."