TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Dinas Ketenagakerjaan DKI Jakarta melaporkan data pekerja atau buruh yang terkena dampak virus corona atau Covid-19.

Hasilnya dari yang melaporkan melalui bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19 dan email ke disnakertrans@jakarta.go.id yakni ada 4.235 perusahaan dan 25.408 pekerja atau buruh terdampak.

Dari jumlah itu, sebanyak 21.797 pekerja dirumahkan dan 3.611 kena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari 602 perusahaan hingga 3 April 2020 gara-gara ada corona.

Menanggapi hal itu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan bahwa semua yang kena PHK akan dapat insentif dari pemerintah.

Insentif tersebut melalui program Kartu Pra Kerja yang mulai dibuka pekan kedua bulan April 2020 bagi WNI berusia 18 tahun ke atas dan tidak sedang bersekolah dapat mendaftar.

"Untuk pekerja yang di-PHK dan dirumahkan akan mendapat pelayanan program Kartu Prakerja. Berisi program pelatihan dan pemberian insentif selama 4 bulan sebagai sosial safety net," ujarnya kepada Tribun di Jakarta, Sabtu (4/4/2020).

Sekadar informasi terbaru, pemerintah memutuskan menambah anggaran program Kartu Pra Kerja. Awalnya, Rp 10 triliun menjadi Rp 20 triliun.

Di mana, masing-masing akan mendapatkan Rp 3.550.000 selama menjalani program.

Insentif tersebut meliputi biaya bantuan pelatihan sebesar Rp 1 juta yang tak bisa dicairkan atau hanya untuk biaya pelatihan.

Baca: Perut Seorang Gadis Tiba-Tiba Buncit Seperti Hamil Setelah Berenang, Ternyata Ini Hasil Setelah USG

Kemudian, insentif penuntasan pelatihan sebesar Rp 600.000 per bulan selama empat bulan atau jika sudah menyelesaikan pelatihan, dan insentif survei kebekerjaan sebesar Rp 150.000.

Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Energi (Nakertrans dan Energi) DKI Jakarta membuka pendataan bagi pekerja yang mengalami PHK atau di rumahkan tapi tidak menerima upah (unpaid leave) akibat wabah Covid-19.

Berdasarkan data Disnakertrans DKI hingga Sabtu (4/4/2020) sudah ada 88.835 buruh dari 11.104 perusahaan yang terdata.

Rinciannya, 72.770 pekerja dari 9.096 dirumahkan. Sementara ada 16.065 pekerja dari 2.008 perusahaan di PHK.

Kepala Disnakertrans DKI Andri Yansyah meminta buruh atau pekerja yang terdampak Covid-19 dapat mengisi data melalui bit.ly/pendataanpekerjaterdampakcovid19.

Bisa juga mengunduh formulir di bit.ly/formulirkartupekerja lalu kirim ke disnakertrans@jakarta.go.id.

"Kami minta mereka yang terdampak agar dapat mengisi data lengkap dan valid agar bisa dibantu," kata Andri saat dikonfirmasi.

Baca: Kisah Kajari Bantul Sembuh dari Covid-19 Setelah Dirawat 20 Hari: Saya Tak Tau di Mana Saya Terpapar

Dijelaskan, nantinya data yang masuk akan dihimpun untuk diteruskan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Pencatatan pendataan akan ditutup pada Sabtu tengah malam, pukul 00.00 WIB.

"Hari ini adalah hari terakhir pendataan pekerja terdampak Covid-19 yang nantinya akan disampaikan kepada Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian," kata Andri.

"Segera isi data lengkap hari ini sebelum pukul 00.00 WIB," ujarnya.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, mengingatkan pemerintah bahwa potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) hingga ratusan ribu pekerja pada saat pandemi coronavirus disease (Covid)-19.

Pada saat ini, menurut dia, industri yang akan terkena dampak langsung adalah industri padat karya, seperti tekstil, sepatu, garment, makanan, minuman, komponen elektronik hingga komponen otomotif.

"Bahan baku berkurang, maka produksi akan menurun. Ketika produksi menurun, maka berpotensi terjadi pengurangan karyawan dengan melakukan PHK," kata Said Iqbal.

Selain ketersediaan bahan baku di industri manufaktur yang mulai menipis khususnya bahan baku impor, hal lain yang memicu PHK, karena melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar.

Dia mencontohkan penutupan Pasar Tanah Abang yang disebut-sebut sebagai Pusat Grosir Tekstil Terbesar di Asia Tenggara.

Baca: Mahfud MD: Koruptor Lebih Bagus Isolasi di Penjara daripada di Rumah

Menurut dia, tidak ada aktivitas jual-beli dan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar akan berpotensi terjadi PHK terhadap buruh di tengah ancaman corona.

"Perusahaan membeli bahan baku dengan dollar dan menjual dengan rupiah yang terus melemah. Ditambah daya beli masyarakat yang menurun tajam, perusahaan akan kesulitan menaikkan harga jual. Ini akan membuat perusahaan rugi yang mengancam kelangsungan pekerjaan," kata Iqbal.

Untuk mengatasi gelombang PHK, dia meminta, pemerintah menyelesaikan sejumlah hal.

Ketersediaan bahan baku di industri manufaktur, melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar, menurunnya kunjungan wisatawan, dan anjloknya harga minyak dan indeks saham gabungan.

Dia memprediksi selama kurun waktu dua bulan ke depan akan terjadi PHK hingga ratusan ribu buruh apabila pemerintah tidak segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami meminta pemerintah segera melakukan langkah-langkah, agar potensi menyebabkan PHK bisa diselesaikan. Serikat buruh, khususnya KSPI, akan bersama-sama pemerintah mencegah penyebaran pandemi virus corona dan mengantisipasi tidak terjadi PHK besar-besaran," ujarnya.(Tribun Network/van/gle/wly)