BREAKING NEWS: Jokowi Luncurkan Bantuan Khusus untuk Sopir Rp 600 Ribu Selama 3 Bulan
BERAKING NEWS Presiden Jokowi menyiapkan anggaran sebanyak Rp 360 miliar untuk para pengemudi atau sopir.
Penulis: Endra Kurniawan
Editor: Ifa Nabila
Jokowi menyebut pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebanyak Rp 2,2 triliun untuk 1,2 juta KK di ibu kota terutama untuk sembako.
Bantuan sembako ini tidak hanya diperuntukan ibu kota saja, melainkan juga untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Jokowi mengungkapkan akan memberikan bantuan tersebut kepada 1,6 juta jiwa atau 576 ribu KK.
Sama halnya DKI, bantuan sembako ini juga senilai RP 600 ribu dan akan diberikan per bulan.
Adapun total anggarannya sebesar Rp 1 triliun.
Sementara masyarakat di luar Jabodetabek, Jokowi mengatakan juga akan diberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Untuk masyarakat di luar Jabodetabek akan diberikan BLT kepada 9 juta KK," ujarnya.
Namun dengan syarat mereka tidak menerima bansos lainnya seperti PHK maupun bansos sembako
"BLT ini Sebesar 600 ribu per bulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan sebesar Rp 16,2 triliun," jelas Jokowi.
Kemudian lanjut Jokowi meminta sebagian dana desa segera dialokasikan untuk bansos di desa.
Baca: Imbas Corona, BI Prediksi Ekonomi Kuartal I 2020 Tumbuh 4,7 Persen, lalu Turun Kuartal Berikutnya
Baca: MUI Usul Pemerintah Gelar Istighotsah dan Dzikir Nasional Saat Pandemi Corona
Bansos desa ini akan diberikan kepada kurang lebih 10 juta keluarga penerima, dengan besaran 600 ribu perbulan selama 3 bulan dan total anggaran yang disiapkan Rp 21 triliun.
Sejalan dengan hal tersebut kita akan memperkuat program padat karya tunai di kementerian-kementerian yang total anggarannya Rp 16,9 triliun.
"Ini nanti ada di Kementerian desa dengan program Padat Karya Tunai Desa, targetnya adalah 59 ribu tenaga kerja."
"Kementerian PUPR targetnya 530 ribu tenaga kerja dengan total nilai kurang lebih RP 10,2 T."
"Kemudian di kementerian yang lain seperti kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pertanian dan kementerian perhubungan," jelas Jokowi.
(Tribunnews.com/Endra Kurniawan/Widyadewi Metta/ snaya)