"Hal ini wajib menjadi perhatian presiden untuk mengevaluasi lagi tugas, fungsi, kewenangan, kompetensi dari staf khusus yang selama ini dibangga-banggakan presiden sebagai milenial tapi ternyata beberapa kali mereka sudah melakukan blunder yang cukup serius," kata Alvin dilansir Kompas.com, Selasa (14/4/2020).

Menurut Alvin, Jokowi harus meninjau urgensi keberadaan staf khusus presiden.

"Kalau benar memerlukan seharusnya diatur lebih ketat lagi agar mereka paham tugas kewajiban kewenangan dan batasan-batasan mereka," kata Alvin.

Selain itu Alvin juga mengkritisi stafsus yang memiliki tim komunikasinya sendiri.

Tugas stafsus memberi masukan kepada presiden dipandang Alvin tidak perlu memiliki tim komunikasi.

Alvin juga menyoroti anggaran yang disiapkan untuk staf khusus presiden di tengah pandemi Covid-19.

"Apakah ini sudah tepat ketika kita harus efisien anggaran, semua kementerian dan lembaga dipangkas, tapi ada kesan menghambur-hamburkan anggaran untuk staf khusus ini," kata Alvin.

Baca: Pemerintah Setujui Penerapan PSBB di Pekanbaru, Ini Alasannya

Minta Maaf

Sementara itu, Andi Taufan telah menyampaikan permohonan maaf terkait keberadaan surat tersebut.

"Saya mohon maaf atas hal ini dan menarik kembali surat tersebut," kata Andi melalui keterangan tertulis, Selasa (14/4/2020) dilansir Kompas.com.

Dijelaskannya, aktivitas perusahaan yang dimiliki Andi dalam memerangi virus corona di tingkat desa itu merupakan hasil kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

"Perlu saya sampaikan bahwa surat tersebut bersifat pemberitahuan dukungan kepada Program Desa Lawan Covid-19 yang diinisiasi oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi," ungkap Andi.

Maksud Andi mengirim surat tersebut kepada semua camat di Indonesia adalah untuk gerak cepat dalam pencegahan dan penanggulangan virus corona.

Andi menilai hal itu dapat dilakukan melalui dukungan secara langsung oleh tim lapangan Amartha yang berada di bawah kepemimpinannya.