Legislator PPP: Pelarangan Mudik Juga Harus Diikuti Persiapan Matang Pemerintah
Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan pelarangan mudik ini.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Choirul Arifin
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Muhammad Aras mendukung langkah Pemerintah melarang warga mudik di Lebaran tahun ini, untuk menekan meluasnya pandemi virus corona atau Covid-19.
Namun, Aras meminta agar pelarangan mudik tersebut disertai juga dengan persiapan matang oleh pemerintah.
"Pelarangan mudik harus dibarengi dengan persiapan-persiapan matang, baik secara aturan ataupun tindakan-tindakan tegas bagi mereka yang melanggar dan yang tetap memaksakan diri untuk mudik," ujar Aras dalam keterangan persnya, Rabu (22/4/2020).
Dia mengatakan, pelarangan mudik harus segera diberlakukan pula guna mencegah masyarakat yang berusaha untuk mudik sebelum puasa atau Lebaran.
Baca: Cerita di Balik Mundurnya Belva Devara dari Posisi Stafsus Presiden
Anggota Komisi V DPR RI tersebut juga mengimbau pemerintah mendata masyarakat yang tak mudik serta menjamin biaya hidupnya.
"Jangan sampai mereka tidak punya penghasilan selama puasa hingga lebaran kemudian malah tidak bisa makan gara-gara tidak mudik," kata dia.
Baca: Di Balik Polemiknya, Ruangguru Adalah Perusahaan Penanaman Modal Asing Asal Singapura
Dia menekankan pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menerapkan kebijakan ini agar tidak ada warga yang melanggar dan memaksakan diri untuk mudik.
Baca: Kisah Ika Dewi Maharani, Relawan Perempuan Satu-satunya yang Jadi Sopir Ambulans di RS Covid-19
"Pemerintah pusat harus bersinergi dengan pemerintah daerah agar jangan sampai ada 'penumpang gelap' atau mereka yang memaksakan diri mudik, kemudian bisa lolos dan sampai ke daerah mereka. Apalagi tanpa pemeriksaan dan pengawasan di tingkat daerah," tandasnya.