TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mundurnya dua staf khusus milenial Presiden Joko Widodo (Jokowi), dinilai perlu diikuti lima orang lainnya jika merasa tidak berkontribusi besar membantu pemerintah.

"Ya kalau cenderung ngrepotin Presiden, bukannya membantu ya lebih baik mundur aja. Selama ini tupoksi mereka tidak jelas juga," kata Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto kepada Tribunnews, Jakarta, Jumat (24/4/2020).

Baca: TNI-Polri Baku Tembak dengan Kelompok Bersenjata di Area Freeport Papua

Menurutnya, pengunduran diri Adamas Belva Syah Devara dan saat ini Andi Taufan Garuda Putra sebagai staf khusus milenial Presiden Jokowi, sebagai bukti keduanya belum pantas menjabat staf khusus.

"Mereka cenderung gagal paham, Pak Jokowi harus lebih selektif lagi kalau merekrut staf khusus. Tapi kita apresiasi sikap mereka, mau mundur setelah menuai polemik di publik," tutur Ketua Komisi VIII DPR itu.

Andi Taufan menyusul Belva Devara mengundurkan diri sebagai staf khusus milenial yang berjumlah tujuh orang.

Sebelumnya, surat Andi Taufan ke para camat menggunakan kop surat Sekretariat Kabinet ramai beredar di masyarakat.

Baca: Pemprov DKI: Ada 355 Perusahaan yang Dikecualikan Justru Belum Patuh Protokol Kesehatan

Surat tersebut para camat seluruh Indonesia melibatkan PT Amartha Mikro Fintek dalam penanganan virus corona melalui program Relawan Desa Lawan Covid-19.

PT Amartha Mikro Fintek merupakan perusahaan yang dipimpin langsung oleh Andi Taufan Garuda Putra.

Sikap Andi Taufan itu menjadi polemik dan Omnibusman RI menduga ada tindakan maladministrasi yang dilakukan Andi Taufan yang mensurati para camat.