Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Omnibus Law Cipta Kerja

PKB, Demokrat, dan PKS Setuju Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Ditunda

Sejumlah partai politik menyambut baik penundaan klaster ketenagakerjaan yang menimbulkan polemik di kalangan buruh ini.

PKB, Demokrat, dan PKS Setuju Pembahasan Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja Ditunda
Tribunnews/Jeprima
Massa yang menamakan diri Gerakan Buruh Jakarta menggelar aksi unjuk rasa menyerukan penolakan omnibus law di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (26/2/2020). 

TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepakat untuk menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan dalam Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja.

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam keterangannya di Istana Merdeka pada Jumat (24/4/2020).

Sejumlah partai politik menyambut baik penundaan klaster yang menimbulkan polemik di kalangan buruh ini.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pun telah menyampaikan pendapat mereka.

Berikut penjelasan lengkap yang Tribunnews.com rangkum:

PKB

Dikutip Tribunnews dari Kompas.com, anggota Komisi VI Fraksi PKB, Mohamad Toha menyebut, pihaknya memang mengusulkan agar klaster ketenagakerjaan yang menjadi polemik dalam RUU Cipta Kerja ditunda pembahasannya.

"Kita yang meminta lebih dulu (tunda pembahasan klaster ketenagakerjaan)."

"Jadi klaster ketenagakerjaan memang enggak dibahas dulu sebelum clear semua," ujarnya.

Baca: Pemerintah Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan, Buruh Batal Demo

Baca: Jokowi Tunda Pembahasan RUU Cipta Kerja, Andi Gani: Beliau Mendengar Suara Buruh

Baca: Pembahasan RUU Ciptaker Ditunda, Arief Poyuono: Kangmas Jokowi dan Mbak Puan Mau Dengar Kaum Buruh

Toha mengatakan, Fraksi PKB meminta Baleg terlebih dahulu membahas klaster-klaster yang tidak menjadi polemik di masyarakat seperti klaster UMKM.

"Dengan membahas terlebih dulu klaster UMKM dan klaster yang tidak menjadi polemik di masyarakat," lanjutnya.

Halaman
123
Penulis: Nuryanti
Editor: Miftah
Sumber: TribunSolo.com
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas