TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA –  Anggota DPR Komisi XI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad menilai usulan KADIN terkait program paket stimulus Rp 1.600 triliun atau diasumsikan 10 persen dari PDB tidak realistis dan tidak didukung oleh data akurat,

Jika Kadin ingin menggerakan sektor rill harusnya memiliki skema penyelamatan UMKM karena 129 juta tenaga kerja aktif mayoritas berada di sektor UMKM sekitar 96 persen dan UMKM klaster pertama terdampak dari pandemik.

Apalagi Jika stimulus tersebut diberikan ke sektor perbankan sebesar Rp 600 Triliun kemudian disalurkan Ke dunia usaha maka bisa dipastikan UMKM tidak akan menikmati.

Baca: Komisi X DPR Pertanyakan Bocornya Jawaban Program Belajar dari Rumah Sebelum Ditayangkan TVRI

"Yang menikmati hanya korporasi besar sehingga memicu kembalinya kasus BLBI dan kasus Century," kata Kamrussamad dalam keterangan tertulis, .

Sebelumnya KADIN mengusulkan Program Paket Stimulus 1.600 Triliun atau diasumsikan 10% dari PDB dengan alasan semua sektor ekonomi terdampak Pandemi Covid-19 yang masih terus menghantam dunia.

Baca: Kadin DKI Apresiasi Pasar Mitra Tani Kementan dan Inovasi Antar Jemput Online

Kamrussamad menduga  mereka mendesak Bank Indonesia untuk melakukan printing money dan membeli SUN Yang akan diterbitkan Pemerintah dengan menggunakan payung Perppu No.1 tahun 2020.

"Publik harus mengawasi secara ketat terhadap arah kebijakan ini demi kepentingan rakyat," kata Kamrussamad yang merupakan anggota Komisi Keuangan dan Perbankan.

Pihaknya akan mendukung dunia usaha sepanjang prioritaskan sektor UMKM sehingga bisa menahan penambahan laju pengangguran.

Pemerintah telah menambahkan anggaran untuk penanganan wabah virus Corona (Covid-19) sebesar Rp 405,1 triliun.

Namun demikian, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Rosan P. Roeslani mengatakan, besaran anggaran yang diberikan masih belum ideal.

Untuk itu, ia menyarankan agar pemerintah dapat menambah jumlah stimulus menjadi Rp1.500 triliun- Rp1.600 triliun.

Rinciannya, untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun, dana kesehatan Rp 400 triliun, serta dana finansial perbankan sebesar Rp 500 triliun sampai dengan Rp 600 triliun.