Tribun
TribunJualbeli
Tribunnews.com
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Kartu Pra Kerja

Pengamat Beberkan 4 Poin Solusi Selesaikan Isu Kartu Prakerja

Emrus Sihombing meminta pemerintah segera mengelola isu program Kartu Prakerja yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Pengamat Beberkan 4 Poin Solusi Selesaikan Isu Kartu Prakerja
ist
Kartu Pra Kerja 

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing meminta pemerintah segera mengelola isu program Kartu Prakerja yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Pasalnya, Kritik terhadap pengelolaan kartu prakerja (KP) semakin kencang dari berbagai kalangan. Tak terkecuali politisi pendukung pemerintah maupun oposisi.

Pakar komunikasi publik atau komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) ini bahkan menduga, para anggota DPR yang mengkritik kartu Prakerja boleh jadi sudah 'mencium' ada bau tak sedap terkait penanganan Kartu Prakerja itu.

Baca: Bayu Nugroho Jadikan Latihan Online Persebaya Surabaya Sebagai Obat Pelepas Rindu

Baca: Peringati May Day di Tengah Pandemi Corona, Buruh Bantu Tenaga Medis Dengan Beri Bantuan APD

"Pemerintah harus segera mengelola isu program KP yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah negeri ini menghalau penyebaran dan penanganan dampak Covid-19 dengan pendekatan manajemen krisis," kata Emrus Sihombing kepada Tribunnews, Jumat (1/5/2020).

Dalam manajemen krisis ini, kata Emrus, setidaknya ada empat hal sejatinya segera dilakukan pemerintah mengelola isu program Kartu Prakerja menemukan solusi publik.

Pertama, menteri Kemenkoekuin Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Untuk itu, Airlangga Hartarto, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya harus mempersiapkan dan menyajikan fakta, data dan bukti paripurna.

Baca: Rayakan Berakhirnya Masa Lockdown, Wanita di Turki Jatuh hingga Tewas Saat Panjat Tebing

"Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, bahwa program Kartu Prakerja dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke Bansos dan atau untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan sebagai dampak Covid-19, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden," ucapnya.

Kedua, kata Emrus, Presiden Jokowi bisa saja meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp 5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait.

Halaman
12
Penulis: Fransiskus Adhiyuda Prasetia
Editor: Malvyandie Haryadi
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas