Laporan Wartawan Tribunnews.com, Fransiskus Adhiyuda

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing meminta pemerintah segera mengelola isu program Kartu Prakerja yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah masyarakat.

Pasalnya, Kritik terhadap pengelolaan kartu prakerja (KP) semakin kencang dari berbagai kalangan. Tak terkecuali politisi pendukung pemerintah maupun oposisi.

Pakar komunikasi publik atau komunikolog Universitas Pelita Harapan (UPH) ini bahkan menduga, para anggota DPR yang mengkritik kartu Prakerja boleh jadi sudah 'mencium' ada bau tak sedap terkait penanganan Kartu Prakerja itu.

Baca: Bayu Nugroho Jadikan Latihan Online Persebaya Surabaya Sebagai Obat Pelepas Rindu

Baca: Peringati May Day di Tengah Pandemi Corona, Buruh Bantu Tenaga Medis Dengan Beri Bantuan APD

"Pemerintah harus segera mengelola isu program KP yang solutif dan tidak menjadi bola liar di tengah negeri ini menghalau penyebaran dan penanganan dampak Covid-19 dengan pendekatan manajemen krisis," kata Emrus Sihombing kepada Tribunnews, Jumat (1/5/2020).

Dalam manajemen krisis ini, kata Emrus, setidaknya ada empat hal sejatinya segera dilakukan pemerintah mengelola isu program Kartu Prakerja menemukan solusi publik.

Pertama, menteri Kemenkoekuin Airlangga Hartarto dengan CEO Ruangguru Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya secara bersama-sama meminta atau melayani debat publik dengan para pihak yang menolak pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Untuk itu, Airlangga Hartarto, Belva Syah Delvara dan pimpinan vendor lainnya harus mempersiapkan dan menyajikan fakta, data dan bukti paripurna.

Baca: Rayakan Berakhirnya Masa Lockdown, Wanita di Turki Jatuh hingga Tewas Saat Panjat Tebing

"Jika debat publik dilakukan, masyarakat bisa mengambil kesimpulan, bahwa program Kartu Prakerja dapat terus dilanjutkan atau dihentikan dan dananya dialokasikan ke Bansos dan atau untuk tanaman pangan sebagai langkah antisipatif mencegah kemungkinan krisis pangan sebagai dampak Covid-19, sebagaimana dikemukakan oleh Presiden," ucapnya.

Kedua, kata Emrus, Presiden Jokowi bisa saja meminta BPKP memeriksa kemungkinan terjadi penyimpangan dalam penentuan vendor dan mengaudit kewajaran pengalokasian serata penggunaan dana sebesera Rp 5,6 triliun di kementerian dan delapan vendor digital terkait.

Proses pemeriksaan dan audit dapat dilakukan secara maraton melibatkan sebanyak mungkin para auditor di BPKP dan bila perlu meminta bantuan auditor PNS di BPK.

Ketiga, Presiden bisa saja memanggil Menkoekuin dan para pimpinan vendor lainnya mempersentasikan bagaimana proses sesunggungnya terjadi di dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan dan berbagai permasalah yang muncul serta pemecahan persoalan terkait dengan program Kartu Prakerja.

"Dari hasil presentasi, Presiden dapat menilai kesungguhan dan keterbukaan mereka dalam melaksanakan program Kartu Prakerja," jelasnya.

Lalu, Keempat, sangat baik bila Presiden membentuk tim kecil, beranggotakan tiga orang, untuk mengevaluasi semua tahapan proses belajar mengajar pelatihan lewat digital tersebut.

Antara lain, mengevaluasi perumusan dan pencapaian kompetensi, pembuatan kurikulum, kualitas materi, proses pelatihan, kompetensi instruktur di bidangnya, melakukan wawancara mendalam kepada peserta didik (pelatihan) dan sebagainya.

Jika keempat hal tersebut dilakukan objektif, imparsial dan professional maka dapat ditemukan alternatif soluasi dan keputusan tepat dan pro publik terkait dengan program KP, yaitu (1) dilanjutkan; (2) dilanjutkan dengan perbaikan (redesain); (3) dihentikan sama sekali; (4) dihentikan dengan mengalihkan dana Rp. 5,6 triliun tersebut untuk penanganan Covid-19.

"Dari empat alternatif tersebut di atas, saya menyarankan, lebih bijak dan lebih berdayaguna kalau pemerintah memilih dan memutuskan melanjutkan dengan redesain sehingga lebih cocok menghalau penyebaran dan penanganan dampak Covid-19," ucapnya.

"Sebab, program Kartu Prakeja yang sedang dijalankan dirancang dalam keadaan normal, sehingga sangat kurang pas diterapkan pada kondisi yang tidak normal terkait dengan situasi Covid-19," tutupnya.