"Jangan sampai pemerintah abai. Salah satu tugas negara itu menjamin kesejahteraan bagi rakyatnya," terang Hardjuno.

Karena itu, penyaluran Bansos oleh pemerintah harus benar dan tepat sasaran yang didukung data akurat dan valid sesuai kondisi riil di lapangan.

"Jadi, data penerima Bansos jangan serampangan," tegasnya.

Namun sayangnya, Hardjuno melihat data penerima Bansos ini belum akurat. Hal ini menimbulkan kegaduhan dan konflik lantaran meleset dari sasarannya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah bekerja keras dan cerdasa memperbaiki data penerima Bansos ini.

"Ini menyangkut hidup dan matinya rakyat. Sekecil apapun kesalahan data harus dinindari," pintanya.

Apalagi saat ini lanujutnya, korban terdampak covid-19 ini terus berjatuhan terutama dari kalangan pekerja di sektor informal.

Bahkan kini mulai merembet ke sektor formal bersamaan dengan melambatnya laju perekonomian yang menghantam sektor riil.

"Hampir dapat dipastikan membengkaknya jumlah warga rentan ekonomi akan diikuti dengan bertambahnya orang miskin baru," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Dewan Pembina HMS, Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal meminta pemerintah memperbaiki saluran komunikasi antar departemen yang terkesan tidak kompak.

Kerjasama antar lintas departemen terjalin baik agar memiliki frekwensi yang sama dalam upaya memutus mata rantai covid-19 ini.

"Jangan seperti sekarang ini. Misskordinasi antara kementerian terlihat jelas. Menhub bilang boleh mudik, Kepala Gugus Tugas bilang, nggak boleh mudik. Kan jadinya kacau," pungkasnya.