Muhammad Syafi'i menilai selama ini sikap Luhut kerap kali membela tenaga kerja asing.

Seperti yang terjadi dengan kedatangan 49 tenaga kerja asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara, Luhut menyebut tak ada masalah dari prosedur kedatangan TKA itu.

"Pak Menteri (Yasonna) tidak usah takutlah dengan Pak Luhut. Karena ini memang kewenangan Pak Menteri bukan kewenangan Pak Menko Maritim dan Investasi," katanya dalam rapat kerja virtual dengan Menkumham Yasonna Laoly, Rabu (1/4/2020).

Syafi'i mengaku heran dengan sikap Luhut yang kerap membela tenaga kerja asing.

Kata Syafi'i, 49 TKA yang tiba di Kendari tidak disertai dengan izin kerja.

"Saya sangat heran selalu dibela saja oleh Menteri Luhut ini. Saya enggak mengerti ini kepentingan Menteri Luhut ini bela saja tenaga kerja asing. Yang mereka itu melakukan pekerjaan di negeri kita tapi dengan izin tidak sebagai tenaga kerja," ujar Syafi'i.

Lebih lanjut, dia mengingatkan agar Kemenkumham tak ragu mendeportasi para TKA yang tak memiliki dokumen lengkap.

Kemenkumham juga harus memastikan seluruh TKA punya izin bekerja.

Belajar dari kasus TKA asal China di Kendari, jangan sampai mereka menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.

"Mumpung belum ada masuk yang baru. Saya kira Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) harus bekerja maksimal dalam masa ini untuk memeriksa kembali dokumen-dokumen TKA yang sudah bekerja di negeri kita," ujarnya.

"Kalau memang dokumennya belum sebagai pekerja. Ini saatnya kita mendeportase besar-besaran TKA yang tidak memiliki izin kerja di Indonesia," tambahnya.

Klaim tak langgar undang-undang

Menkumham Yasonna Laoly menjelaskan kedatangan 49 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China di Kendari, Sulawesi Tenggara yang sempat menjadi polemik beberapa waktu lalu.

Ia mengatakan kedatangan 49 TKA itu sesuai dengan Permenkumham nomor 7 tahun 2020 tentang perluasan larangan Warga Negara Asing (WNA) berasal dari sejumlah negara ke Indonesia.