"Oleh karena itu jangan bermimpi kita bikin timeline kalau tidak sanggup," tambahnya.

Ekonom ini menilai, pemerintah sangat berperan dalam memobilisasi agar tes masif bisa dilakukan di seluruh negeri.

"Maka mobilisasikanlah secara nasional, seluruh kedutaan kita di dunia cari itu yang namanya alat-alat tes itu dan yang reliable jangan dikasih ke calo-calo."

"Di sinilah letak pentingnya pemerintah pusat itu nah kalau daerah, serahkanlah daerah yang paling tahu."

Sayangnya, masih ada praktik memobilisasi daerah di pemerintah pusat dengan bentuk pemberian izin.

"Kondisi daerah adalah daerah, kemudian kondisi sosial ekonomi daerah yang tahu. Jadi pusat jangan terlalu seperti sekarang gitu, izinkan tidak izinkan, wah bukan kewenangan pusat itu kalau menurut saya," jelasnya.

"Bikin guideliness aja, misalnya pengadaan alat tes dalam skala besar. Jadi daerah tidak melakukannya sendiri-sendiri seperti sekarang," beber Faisal.

Selain itu, Faisal Basri berpesan agar Presiden Joko Widodo mendisiplinkan para menterinya.

Menurutnya, para menteri yang tidak pada keahliannya jangan membicarakan virus corona ini.

"Nggak usah ngomong Covid-19 deh kalau bukan bidangnya," ujar Faisal.

"Ngaco. Hampir pasti ngaco deh," tambahnya.

Baca: Wabah Corona Hantam Ekonomi Dunia, Tiga Industri Ini Diprediksi Akan Tumbang

Baca: Ekonomi Indonesia Tahun 2021 Diramal Pada Kisaran 4,5 Hingga 5,5 Persen

Sebelumnya Pakar Epidemiologi FKM UI, Pandu Riono menjelaskan bahwa relaksasi harus dilakukan seiring dengan peningkatan tes.

"Yang paling lemah adalah peningkatan layanan testing, karena layanan testing ini sangat diperlukan walaupun kita nanti sudah merelaksasi," katanya.

"Karena kita perlu melakukan banyak sekali melakukan testing pada penduduk yang mau kembali bekerja, supaya tempat kerja itu aman," tambah Pandu.

Menurutnya, masyarakat setidaknya harus tahan untuk melakukan jarak sosial hingga menjelang Agustus.

Dia berharap sebelum Agustus, krisis kesehatan mulai membaik dan negara bisa merelaksasi secara bertahap.

Kendati demikian, Pandu menegaskan bahwa pekerjaan yang bisa direlaksasi adalah pekerjaan yang tidak melibatkan pelayanan publik secara langsung.

(Tribunnews/Ika Nur Cahyani)