Selain membahas penyaluran bansos, pemerintah juga mulai mengkaji kebijakan pelonggaran PSBB di masa pandemi virus corona.

Muhadjir mengatakan, Presiden Jokowi meminta para menterinya, antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo menetapkan poin-poin krusial secara cermat di balik kajian pelonggaran PSBB.

"Presiden setelah menetapkan perlunya ada kajian yang cermat dan terukur dan melibatkan banyak pihak untuk mempersiapkan tahapan pengurangan PSBB yang nanti dari sektor ekonomi akan dijelaskan Menko Perekonomian dan Penanggulangan COVID-19 oleh Gugus Tugas," kata Muhadjir.

Baca: Dididik Jadi Pebisnis, Erick Thohir Ingat Pesan sang Ayah: Mesti Kaya Agar Bisa Bantu Orang

Bukan tanpa sebab, Muhadjir menjelaskan kajian pelonggaran PSBB dianggap perlu demi memulihkan perekonomian dalam negeri yang cukup terdampak pandemi ini.

Apalagi, jika dikaitkan dengan produktivitas masyarakat.

"Intinya pada rapat tentang percepatan penanggulangan COVID-19 untuk kali ini difokuskan kepada upaya kita untuk mengurangi pembatasan sosial dalam rangka meningkatkan atau memulihkan produktivitas," ujar Muhadjir.

"Di satu sisi COVID-19 tetap bisa dikendalikan hingga sampai antiklimaksnya selesai terutama ketika ditemukan vaksin," tambahnya.

Jokowi sempat menegaskan, meski sudah mulai mengkaji pelonggaran PSBB, namun belum akan mengeluarkan kebijakan pelonggaran tersebut untuk saat ini.

Dia tak ingin masyarakat keliru terkait simpang siur kebijakan pelonggaran PSBB.

"Saya ingin tegaskan bahwa belum ada kebijakan pelonggaran PSBB karena jangan muncul nanti keliru ditangkap masyarakat bahwa pemerintah sudah mulai melonggarkan PSBB. Belum, belum belum ada kebijakan pelonggaran PSBB," kata Jokowi dalam sambutan  ratas, Senin (18/5/2020).

Jokowi lantas menyebut pelonggaran PSBB masih sebatas rencana. Menurutnya, kebijakan ini harus mempertimbangkan semua aspek dan melakukannya secara hati-hati.

"Yang sedang kita siapkan ini memang baru sebatas rencana atau skenario pelonggaran yang akan diputuskan setelah ada timing yang tepat serta melihat data data dan fakta-fakta di lapangan," jelasnya.

Jokowi menegaskan hingga saat ini pemerintah masih fokus pada larangan mudik di tengah pandemi virus corona. Dalam minggu ini maupun minggu ke depan, ke depannya lagi dua minggu ke depan pemerintah masih akan tetap fokus pada larangan mudik dan mengendalikan arus balik," ujarnya.(tribun network/fik/yud/dod)