TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah akhirnya angkat bicara soal wacana relaksasi masjid khususnya jelang Lebaran 2020.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD mengatakan, Presiden Joko Widodo telah mengambil keputusan untuk melarang pelaksanaan salat Idulfitri 1441 Hijriah secara
berjamaah di masjid atau lapangan.

Selain itu, Jokowi juga memutuskan tetap melarang mudik saat lebaran demi memutus penyebaran virus corona. Keputusan itu diambil dalam rapat terbatas kabinet yang digelar Selasa (19/5/2020).

”Kegiatan keagamaan yang sifatnya masif seperti salat berjamaah di masjid atau salat Id di lapangan itu termasuk kegiatan yang dilarang. Larangan mudik juga tetap berlaku sampai saat ini dan tidak akan dicabut sampai waktu yang akan ditentukan. Ini keputusan rapat kabinet pagi hari ini,” ujar Mahfud MD.

Ia menjelaskan, larangan salat Id ini mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kewilayahan.

Dalam beleid tersebut telah melarang kegiatan keagamaan yang masif hingga menimbulkan kumpulan orang
banyak.

"Oleh sebab itu pemerintah meminta dengan sangat agar ketentuan itu tidak dilanggar," katanya.

Tak hanya mengacu pada dua beleid itu, Mahfud juga mengatakan anjuran pemerintah untuk melaksanakan salat Id di rumah sama dengan imbauan dari tiga ormas Islam terbesar di Indonesia; Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), dan Muhammadiyah.

"Kita dengan Majelis Ulama (Indonesia), dengan NU, dengan Muhammadiyah itu tidak  ada perbedaan pandangan, sama-sama di dalam seruan yang dikeluarkan Majelis Ulama (Indonesia), NU, dan Muhammadiyah, itu sama agar orang salat di rumah," kata Mahfud.

"Karena bahaya yang ditimbulkan kumpul-kumpul itu lebih menimbulkan mudarat daripada kita meraih yang sunah muakad sekalipun. Oleh sebab itu, kan sama isinya, yang disebarkan oleh Menteri Agama, MUI, NU, Muhammadiyah, dan ormas- ormas lain," ujar Mahfud.

Mahfud mengatakan anjuran yang dikeluarkan MUI hingga NU telah mengatur tata cara
salat Id di rumah.

Dia mencontohkan aturan tersebut semisal jumlah jemaah dan khotbah.

"Bahkan ketiga ormas tersebut sudah mengatur juga ritualnya, bagaimana caranya salat di rumah itu sudah diatur di situ. Misalnya jumlah jemaahnya berapa orang, salatnya, khotbahnya pendek, bahkan ada mengatakan kalau perlu dua khotbah yang penting salatnya saja, itu sudah ada," imbuh Mahfud.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) meminta para tokoh agama, ormas keagamaan, dan tokoh masyarakat adat untuk ikut meyakinkan masyarakat terkait bahaya berkerumun saat salat berjamaah.