New Normal Dianggap Perlu Diterapkan untuk Hindari New Disaster di Sektor Ekonomi
Dia menjelaskan, para ekonom telah menunjukkan pandemi virus corona juga ikut memperburuk kondisi ekonomi
Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Imanuel Nicolas Manafe
"Dibukanya kembali aktivitas ekonomi, dengan protokol kesehatan yang ketat diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara isu ekonomi dan kesehatan," ujarnya.
Penyebaran virus corona dapat dikontrol secara efektif jika vaksinnya telah ditemukan.
Saat ini para ahli di berbagai negara telah berlomba-lomba membuat vaksin tersebut.
Namun para ahli ini juga menyatakan bahwa paling cepat, jika berhasil, vaksin ini baru bisa tersedia 12 hingga 18 bulan sejak mulai dikembangkan.
Artinya bahwa paling cepat pertengahan atau akhir 2021 baru vaksinnya akan tersedia.
Di Indonesia, pemerintah melalui Balitbangkes dibantu sejumlah universitas dan Lembaga swasta mulai melakukan pengembangan vaksin sendiri.
Dan jika berhasil baru tersedia di tahun 2022.
"Tidak mungkin menunggu hingga vaksin diemukan baru bisa kembali bekerja, karena akan memperbutuk kondisi ekonomi. Warga bsia kembali bekerja dengan protokol kesehatan yang ketat. Belajar hidup bersama dengan virus," kata dia.
Untuk memberikan kesempatan kepada warga kembali bekerja di kantor, kata dia, Indonesia tak sendiri, negara tetangga juga sudah lebih dulu membuka ekonomi.
Banyak negara di dunia telah melonggarkan pembatasan-pembatasan aktivitas di ruang publik dan membuka kembali aktivitasekonominya. Termasuk negara-negara tetangga Indonesia di Asia Tenggara.
Dia mencontohkan, pemerintah Malaysia telah mengizinkan berbagai sektor bisnis untuk kembali membuka usahanya pada 4 Mei 2020.
Thailand membolehkan pasar tradisonal, restoran dan bisnis kecil menengah lainnya untuk bertahap membuka usahanya pada 3 Mei 2020.
Artinya, dia menambahkan membuka ekonomi di saat pandemi belum selesai telah dilakukan berbagai negara di dunia.
Jika Indonesia memutuskan untuk serentak membuka aktivitas ekonomi di 158 wilayah pada 5 Juni 2020, maka keputusan tersebut didasarkan pada data perkembangan kasus, perubahan strategi, dan pengalaman
negara-negara lain.