"Tidak ada yang perlu resah, masyarakat tidak perlu takut bahwa kira-kira anggaran Jaringan Pengaman Sosial itu akan batal karena ada pengujian, tidak," kata Mahfud.

Baca: Anggota DPRD Sumatera Utara Nyaris Berkelahi Dengan Petugas, Pergoki Dugaan Korupsi Bansos Covid-19

Ia mengatakan, terkait dengan hal-hal yang menyangkut mekanisme dalam proses pengesahan Perppu tersebut merupakan keniscayaan dari demokrasi.

"Kita harus bergairah membahas itu dengan kebaikan bersama. Tidak perlu ada yang panik, takut, marah. Mari kita ketemu di pengadilan, mari kita ketemu di DPR," kata Mahfud.

PPP: Tidak bisa serampangan

Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) mendukung sikap Ketua KPK Firli Bahuri yang tegas mengingatkan bahwa pelaku tindak pidana korupsi dana bencana bisa dijatuhi pidana mati.

Namun, Sekjen PPP Arsul Sani menyatakan, tuntutan pidana mati pun tak bisa dilakukan sembarangan.

"Tuntutan pidana mati juga tidak boleh diterapkan secara serampangan, tetapi harus dilihat kasus per kasus korupsi atas dana bencana Covid-19, baik yang untuk penanggulangan langsung pandeminya maupun yang untuk stimulus sosial ekonomi," kata Arsul, Senin (4/5/2020).

Menurut dia, tuntutan pidana mati yang diajukan KPK tetap perlu memperhatikan asas kepantasan atau kepatutan dalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan.

"Asas kepantasan ini antara lain meliputi penilaian terhadap besaran jumlah yang dikorupsi, berulang tidaknya perbuatan korupsinya dilakukan, merupakan perbuatan yang direncanakan dengan melibatkan beberapa orang atau bukan, dan sebagainya," ucap Arsul.

Selain itu, lanjut Arsul, peran atau kesertaan mereka yang terlibat dalam kasus korupsi juga perlu diperhatikan.

Ia menjelaskan bentuk-bentuk kesertaan dalam kasus korupsi bisa dikategorikan sebagai pleger, uitlokker, medepleger, dan medeplichtige.

"Selain itu pentingnya juga melihat peran dari mereka yang terlibat dalam kasus korupsi, yakni apakah berkategori sebagai pleger atau pelaku, yang menyuruh melakukan atau uitlokker, orang yang berstatus turut serta melakukan atau medepleger, atau hanya sekedar membantu melakukan medeplichtige," tuturnya.

Baca: 6 Hari Sembunyikan Penangkapan Suami, Widi Mulia Curhat Pada Foto Anak: Kamu Pelipur Hati Ibu

Baca: Dua Polisi Jadi Korban Penyerangan Polsek Daha Selatan, Satu Tewas dan Satu Luka-luka

Baca: PKS Siap Berkoalisi Dukung Anak Maruf Amin Maju Dalam Pilkada Kota Tangerang Selatan

Arsul pun memandang Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan, tak menjadi penghalang bagi KPK untuk mengusut dan menindak dugaan korupsi dana penanganan Covid-19.

Menurut dia, Pasal 27 Perppu 1/2020 yang dikatakan memberikan kekebalan hukum bagi pengambil/pelaksana kebijakan, mengatur imunitas bersyarat.