Laporan Wartawan Tribunnews.com, Reynas Abdila

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menegaskan pentingnya sinkronisasi data untuk pengambilan kebijakan pembangunan.

Hal itu disampaikan dalam Webinar Sinkronisasi Data, Kunci Sukses Bantuan Sosial dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa: Berbagi Pengalaman dari Daerah di Jakarta, Rabu (10/6/2020).

“Data dari Dukcapil ini memiliki posisi penting. Data NIK ini kan menjadi single identity number dan menjadi
semacam QR Code bagi seseorang, ini yang harus dikejar. Jangan sampai QR Code-nya berantakan,” ujar Menteri Suharso.

Baca: Pakai Cara Ini, Satu Keluarga di Kota Malang Sembuh dari Corona

Baca: Wapres Maruf Minta Pemetaan Pesantren Sebelum Diberikan Bantuan Pemerintah

Menurutnya, dampak Covid-19 yang luas dan pergerakan demografi penduduk yang dinamis memberikan tantangan dalam pendataan calon penerima manfaat bantuan sosial dan BLT Dana Desa.

Satu di antara tantangan itu yakni pemutakhiran dan sinkronisasi data yang belum maksimal untuk menentukan calon penerima manfaat.

Dia mengatakan pemerintah terus mendorong penguatan data dalam penyaluran bantuan sosial dan BLT Dana Desa dengan koordinasi dan sinkronisasi data antar berbagai sektor dan lembaga pemerintahan dari tingkat paling bawah, yaitu desa mempermudah proses penyaluran bantuan sosial.

“Sinkronisasi data itu teramat penting bagi kita semua karena kita harus membuat kebijakan berdasarkan data yang reliabel dan kredibel. Kalau data tidak reliabel dan kredibel, maka akan sulit sekali data-data itu bisa dipakai sebagai evidence-based policy termasuk untuk membuat analisis,” tegasnya.

Jaring Pengaman Sosial

Pemberian Jaring Pengaman Sosial melalui Bantuan Sosial dan BLT Dana Desa untuk penanganan Covid-19 diharapkan membawa dampak signifikan bagi kesehatan, ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat.

Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT Anwar Sanusi mengatakan, masyarakat desa berperan penting mengidentifikasi
calon penerima manfaat dan menjaga transparansi penyaluran BLT Dana Desa.

Dalam pandangannya, data yang baik adalah data yang betul-betul mencerminkan kondisi lapangan dan itu terjadi kalau dilaksanakan dari bawah (bottom up).

“Proses penentuan keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa dilakukan berjenjang dan melibatkan masyarakat. Pengumpulan data dimulai dari rukun tetangga dan dilakukan relawan desa lawan Covid-19.

Daftar ini kemudian diverifikasi dan divalidasi, serta ditetapkan melalui Musyawarah Desa Khusus (Musdesus). Hasil Musdesus ini disahkan bupati atau wali kota,” jelas Anwar.