Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Zulkifli Hasan: Bagi PAN, Pancasila dan NKRI adalah Harga Mati

Zulkifli menegaskan Pancasila itu sudah final. Menurutnya, tidak perlu dibuat tafsiran yang lebih khusus dalam bentuk UU.

Penulis: Glery Lazuardi
Editor: Hasiolan Eko P Gultom
zoom-in Zulkifli Hasan: Bagi PAN, Pancasila dan NKRI adalah Harga Mati
HandOut/Istimewa
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, saat silaturrahmi virtual dengan para DPR dan DPRD Fraksi PAN se-Indonesia, Selasa (16/6). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan menegaskan Pancasila dan NKRI adalah harga mati yang harus terus dijaga dan dipertahankan.

"Bagi PAN Pancasila dan NKRI adalah harga mati. Kalau ada pihak-pihak yang mau mengubah akan kita lawan," tegasnya, Selasa (16/6).

Penegasan ini disampaikan Zulkifli yang juga Wakil Ketua MPR saat menanggapi kekhawatiran berbagai pihak saat silaturahmi dengan para DPR dan DPRD Fraksi PAN se-Indonesia.

Baca: Bertemu Menhan, Pimpinan MPR RI Bahas Pokok-pokok Haluan Negara dan RUU HIP

Baca: Bamsoet Tegaskan RUU Haluan Ideologi Pancasila Tak Beri Ruang Bagi Komunisme di Indonesia

Ikut mendampingi Sekjen PAN Eddy Soeparno, Waketum PAN Yandri Susanto yang juga Ketua Komisi VIII DPR RI, dan Wakil Ketua FPAN DPR RI Saleh Pataonan Daulay.

Lebih lanjut Zulkifli menegaskan bahwa saat ini muncul kekhawatiran berbagai pihak terkait RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang menuai pro dan kontra dalam masyarakat.

Ada desakan yang sangat kuat dari masyarakat dengan berbagai argumen agar RUU HIP dihentikan pembahasannya.

"Seiring dengan itu, PAN mengikuti dan mendengarkan masukan dari masyarakat tersebut. Ada banyak kritik dan masukan yang disampaikan. Salah satu di antaranya, mendesak agar DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas,"tegasnya.

Berita Rekomendasi

Zulkifli menegaskan Pancasila itu sudah final.

Menurutnya, tidak perlu dibuat tafsiran yang lebih khusus dalam bentuk UU.

Terbukti, selama ini Pancasila adalah ideologi negara yang mampu menjaga persatuan dan kesatuan seluruh anak bangsa.

"DPR harus mendengarkan masukan dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat. Dan kita memberikan apresiasi kepada pemerintah yang telah menghentikan pembahasan," pintanya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas