Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

KPK Era Agus Rahardjo Tak Pernah Terbitkan Justice Collaborator untuk Nazaruddin

Saut Situmorang, mengklarifikasi bahwa pihaknya tak pernah menerbitkan jc untuk Nazaruddin.

KPK Era Agus Rahardjo Tak Pernah Terbitkan Justice Collaborator untuk Nazaruddin
Theresia Felisiani/Tribunnews.com
Muhammad Nazaruddin 

 Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Polemik soal penerbitan status justice collaborator (JC) mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin mencuat usai yang bersangkutan keluar dari Lapas Sukamiskin, Minggu (14/6/2020).

Salah satu pimpinan KPK era Agus Rahardjo, Saut Situmorang, mengklarifikasi bahwa pihaknya tak pernah menerbitkan jc untuk Nazaruddin.

Saut menjelaskan, surat keterangan yang dikeluarkan pimpinan KPK waktu itu ialah surat keterangan bekerja sama.

Kata dia, surat keterangan bekerja sama berbeda dengan JC.

Baca: Pemberian Cuti Menjelang Bebas Nazaruddin Tak Disyaratkan Rekomendasi KPK

Baca: Mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin Dapat Remisi 49 Bulan

Baca: Mantan Bendahara Umum Demokrat Nazaruddin Dapat Remisi 49 Bulan

"Pada 9 Juni dan 21 Juni 2017 KPK menerbitkan surat keterangan bekerja sama untuk M Nazaruddin [bukan JC] karena yang bersangkutan sejak proses penyidikan, penuntutan, dan di persidangan telah mengungkap perkara korupsi , jadi yang diberikan surat keterangan bekerja sama," jelas Saut saat dikonfirmasi, Jumat (18/6/2020).

Adapun, syarat utama seorang mendapatkan JC yakni bukan merupakan pelaku utama dan membuka atau memberi keterangan sehingga kasusnya berkembang pada peran pihak lain.

Dalam pemberian JC pun dilakukan setelah adanya masukan dari jaksa penuntut, penyidik, pimpinan KPK, dan lainnya.

Hal yang paling utama, jelas Saut, JC diberikan KPK saat proses hukum masih berjalan dan saat akan diputuskan oleh majelis hakim.

Sementara, surat keterangan bekerja sama yang diberikan KPK saat perkara hukum Nazaruddin telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Ilham Rian Pratama
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2020 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas