Selain itu juga agar dapat memunculkan inovasi.

Presiden juga meminta agar para menteri tidak terjebak dalam peraturan di masa krisis.

Menteri-menteri diminta dapat menyelesaikan hal-hal terkait persoalan peraturan yang membelenggu kinerja mereka.

Jokowi siap mengeluarkan payung hukum jika memang diperlukan.

"Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan."

"Tindakan-tindakan di luar standar saat ini sangat diperlukan dan manajemen krisis."

"Sekali lagi kalau payung hukum masih diperlukan saya akan siapkan, saya rasa itu," kata Kepala Negara.

Berikut tanggapan dari berbagai pihak terkait marahnya Jokowi sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Senin (29/6/2020):

1. Pakar HTN Sebut Jokowi Seolah-olah dalam Tekanan

Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun mengatakan, kabinet Jokowi di periode kedua ini tidak lebih baik dari kabinet pada periode pertama Jokowi menjabat presiden.

"Mengenai (ancaman) reshuffle kabinet ini, di era kedua pemerintahan Jokowi ini saya sesungguhnya agak heran."

"Jokowi seolah-olah tertekan untuk mengadopsi sebanyak mungkin menteri," terang Refly, seperti dikutip dari tayangan yang diunggah di kanal YouTube-nya, Senin (29/6/2020).

Menurut Refly, hal itu terlihat dari portofolio kementerian maksimal 34 orang yang semuanya terisi.

Bahkan masih ditambah wakil menteri di beberapa kementerian.