Ketika Gubernur DKI Jakarta dan sejumlah kepala daerah lain mengutarakan inisiatif melakukan ‘lockdown’ wilayah untuk mencegah terjadinya penularan, pemerintah mementahkan usulan tersebut.

Padahal kebijakan “lockdown” dimungkinkan oleh UU No. 6/2018 tentang Karantina Kesehatan. Bukannya mendukung, pemerintah pusat malah mengganjal usulan-usulan tersebut.

Bayangkan, ekspose kasus pertama terjadi awal Maret, namun kebijakan pertama mengatasi pandemi sebagaimana yg dipandu UU Karantina Kesehatan, baru diambil Pemerintah pertengahan April 2020, berupa kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar). Ada jeda satu setengah bulan.

Jadi, kalau Presiden baru marah-marah soal ‘sense of crises’ di akhir bulan Juni, menurut saya justru Presiden yang tak peka dengan keadaan.

Kedua, organisasi kerja dalam mengatasi krisis ini tidak jelas. Ini adalah bencana nasional kesehatan, namun kita tak melihat di mana Menteri Kesehatan sejak pandemi ini ditetapkan sebagai bencana nasiona

Kita juga tidak melihat ada anggota kabinet yg diberi tanggung jawab jelas dalam organisasi kerja penanganan pandemi. Semua menteri memang dimasukkan dalam struktur Dewan Pengarah, namun struktur semacam itu kan hanya pajangan.

Jika Pemerintah menganggap pandemi ini serius, Presiden seharusnya menunjuk salah seorang menterinya sebagai penanggung jawab tim.

Apalagi, tim ini harus mengkoordinasikan Gubernur, Pangdam, Kapolda, Korem, Bupati/Walikota, Dandim, Danrem, atau Kapolres,

maka butuh seorang dengan jabatan setingkat menteri agar koordinasi bisa jalan. Kasihan sekali Letjen Doni Monardo berjibaku di lapangan, tanpa bekal back-up kekuasaan yang cukup di pundaknya.

Jokowi Marah

Presiden Joko Widodo (Jokowi) marah dan kecewa atas kinerja para menterinya.

Hal itu karena Jokowi menganggap kinerja para menterinya masih biasa-biasa saja dan tidak ada kemajuan signifikan di tengah situasi kiris akibat Pandemi Covid-19.

Kemarahan Jokowi disampaikan dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni 2020 yang videonya baru dipublikasikan pada 28 Juni 2020.

Dalam rekaman video tersebut, Jokowi terdengar berbicara dengan nada tinggi pada para menterinya.