Hal itu dikarenakan Presiden Jokowi dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri sebagai
pendukung utama pemerintahan, sudah terlanjur sakit hati pada Demokrat.

"Saya melihat kecil kemungkinan seorang AHY untuk masuk, karena dinamika politik 2019 kemarin
sebetulnya sudah ada komunikasi antara 01 (Jokowi) dengan Demokrat untuk masuk ke dalam kabinet,
bahkan ada nama jabatannya," ujar Qodari dalam program talk show di Kompas Tv.

Tetapi, Demokrat bergeser ke kubu 02 Prabowo Subianto, dan ternyata AHY tidak bisa menjadi calon
wakil presiden.

"Akhirnya mau masuk ke 01 enggak bisa juga, pintu sudah tertutup. Jadi menurut saya, sudah ada hati
yang terluka di 01," ujarnya.

Merespons dimunculkannya nama AHY dalam wacana reshuffle kabinet, Wakil Ketua Umum Partai
Demokrat Syarief Hasan memastikan partai besutan SBY akan tetap berada di luar pemerintahan
Jokowi.

"Kami bukan koalisi pemerintah. Partai Demokrat fokus menyerap harapan aspirasi rakyat," ujar Syarief
yang juga mantan Menteri Koperasi dan UKM era Presiden SBY itu.

Syarief mengatakan AHY pun tidak membicarakan tentang jabatan menteri saat bertemu Presiden
Jokowi dalam safari politik pasca-terpilih sebagai ketua umum pada pertengahan Juni lalu.

"Kemarin itu ketemu hanya memperkenalkan pengurus Partai Demokrat," ujarnya.

Menurut Syarief, pergantian menteri dan siapa penggantinya adalah hak prerogatif Jokowi sebagai
presiden.
"Siapa yang akan diganti itu adalah hak Presiden. Kalau tidak baik, ya reshuffle," tegasnya.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, Demokrat telah memberi memberi masukan ke pemerintah
tentang penanganan pandemi Covid-19 yang kurang maksimal.

Namun pemerintah mengabaikan masukan itu. (Tribun network/dit/mam/coz)