Laporan Wartawan Tribunnews.com, Malvyandie

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro menilai sikap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh kebijakan yang diambil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam menghadapi pandemi Covid-19 patut diikuti oleh parpol pendukung lainnya.

Di antara kebijakan yang diambil Presiden Jokowi mengatasi Covid-19 adalah mengucurkan stimulus ekonomi untuk rakyat.

Presiden bahkan mengevalusai jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju yang dianggap lamban dalam bekerja.

"Ya bagus (sikap PDIP). Berarti partai pendukung mendukung beneran. Paling tidak partai menyediakan orang yang kompeten untuk posisi menteri," kata Siti, Minggu (5/7/2020).

Siti menilai, teguran Jokowi kepada jajaran menterinya pada rapat kabinet lalu bisa berujung pada reshuffle kabinet.

Reshuffle kabinet menjadi suatu keniscayaan jika melihat kecenderungan orang nomor satu di pemerintahan itu yang ingin memenuhi harapan masyarakat.

"Jokowi sudah tahu rakyat tidak puas pada pemerintah. Rakyat bahkan sedang mempertanyakan apa kerja pemerintah sekarang. Ini sudah periode kedua, jadi Presiden tidak perlu pakewuh (merasa sungkan)," ucap Siti.

Baca: Soal AHY Diisukan Masuk Kabinet Jokowi: Peluang hingga Dinilai Bisa Jadi Jalan Menuju Pilpres 2024

Merujuk pada sikap PDIP yang mendukung penuh kebijakan Presiden Jokowo, termasuk dalam hal evaluasi menteri, Siti mengakatakan parpol pendukung pemerintah juga harus rela bila kadernya di kabinet dievaluasi kinerjanya.

"Harusnya parpol lain menyahuti. Bila ada parpol yang jatah menterinya dikurangi, ya parpol harus terima," ucap Siti.

"Bagus kalau partai punya stok kader ahli di bidangnya. Tak hanya soal kesehatan dan sosial ekonomi, tapi juga pendidikan, itu penting direkrut orang yang tepat. Jangan uji coba lagi, lah. Waktunya terlalu pendek untk trial and error," ucap Siti.

Momentum tepat

Sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mendukung penuh langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju dalam menangani pandemi Covid-19.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, evaluasi yang dilakukan oleh Presiden Jokowi terhadap kinerja menterinya telah dilakukan secara berkala dan berkesinambungan.

Terlebih sepanjang Maret hingga Juni 2020 ini Indonesia menghadapi pandemi Covid-19 yang membutuhkan kerja ekstra dari pemerintah dalam menanganinya.

Baca: Media Inggris Sebut Anies Baswedan Rival Baru Jokowi, Gubernur DKI Jakarta: Saya Bawahan Presiden

"Berarti momentum seperti ini tepat untuk mengevaluasi kepemimpinan para menteri, kinerja para menteri. Ya, wajar saja. Evaluasi wajar, apakah rencana sudah dijalankan atau belum," kata Hendrawan, Jumat (3/7/2020).

"Kalau tidak dilakukan, itu malah aneh. Apalagi di kondisi ekstra ordinary, kondisi luar biasa yang dibutuhkan langkah yang tegas, jelas, kreatif, dan inovatif. Kan, presiden berusaha menginjeksi mindset agar para pembantunya melakukan hal yang sama," kata Hendrawan.

Hendrawan mengatakan, evaluasi yang dilakukan Presiden Jokowi dimaksudkan untuk menyelaraskan kinerja para menteri dalam menangani Covid-19.

Karenanya, dia meminta semua partai politik yang memiliki keterwakilan menteri di Kabinet Indonesia Maju legowo bila kadernya dievaluasi.

"Otomatis itu kan hak prerogatif presiden. Ketika orang diangkat menjadi menteri, dia harus siap menjadi sorotan publik, dia harus siap dievaluasi setiap saat. Siap untuk mendapatkan rapor merah. Siap mendapatan pujian baik jika memang prestasinya baik," ucap Hendrawan.

Hendrawan memastikan, PDIP selalu mendukung langkah dan kebijakan yang diambil Presiden Jokowi dalam menghadapi pandemi.

Baca: Kader PDI Perjuangan Surabaya Serempak Pasang Bendera Partai di Rumah dan Kampung

PDIP bersama kader-kadernya baik yang menduduki jabatan di legislatif hingga kepala daerah secara konsisten menjalankan politik keberpihakan kepada rakyat.

"Seseorang menjadi kepala daerah dia harus berpihak kepada rakyat. PDIP hanya mengingatkan kadernya bahwa kerja-kerja kita adalah kerja kebangsaan, politik kesejahteraan. Instruksi dari DPP hampir setiap minggu ada untuk memotivasi kader untuk berbuat yang terbaik," ucap Hendrawan.

Wacana soal reshuffle sebelumnya disinggung oleh Presiden Jokowi dalam pidatonya saat rapat kabinet paripurna di Istana Negara, 18 Juni lalu.

Saat itu Jokowi menyatakan tak segan mengambil langkah ini demi menyelamatkan Indonesia dari krisis akibat pandemi virus corona.

"Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa reshuffle, sudah kepikiran ke mana-mana saya," kata Jokowi seperti dalam video yang diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6/2020).