TRIBUNNEWS.COM - Polemik tentang ekspor benih lobster kini kembali mencuat.

Hal ini setelah terdapat sejumlah politisi Partai Gerindra yang diketahui memiliki perusahaan pengeksor benih lobster.

Berikut sejumlah fakta tentang polemik benih lobster sebagaimana dihimpun Tribunnews.com, Senin (6/7/2020): 

1. Dilegalkan oleh Menteri Edhy Prabowo

Ekspor benih lobster dilegalkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo. 

Sebelum dilegalkan, eksor benih lobster dilarang oleh Menteri KP sebelumnya, Susi Pudjiastuti. 

Edhy Prabowo resmi mencabut Peraturan Menteri KKP Nomor 56/Permen-KP/2016 tentang larangan Penangkapan dan/atau Pengeluaran Lobster (Panulirus spp), Kepiting (Scylla spp), dan Ranjungan (Portunus spp) dari Wilayah Negara Republik Indonesia yang dikeluarkan Susi Pudjiastuti semasa menjabat sebagai Menteri KKP.

Dicabutnya Permen KP yang melarang ekspor benih lobster itu seiring terbitnya Permen KP Nomor 12/Permen-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wlayah Negara Republik Indonesia.

Baca: Komisi IV DPR Ramai-ramai Soroti Kebijakan Dibukanya Ekspor Benih Lobster

Permen KP No 12/Permen-KP/2020 itu ditetapkan pada 4 Mei 2020 dan diundangkan pada 5 Mei 2020.

Dalam Permen KP No 12/Permen-KP/2020, ekspor benih lobster dilegalkan dan diatur dalam pasal 5.

Namun, eskpor benih lobter tersebut harus memenuhi sejumlah ketentuan.

Di antaranya, kuota dan lokasi penangkapan benih lobster sesuai hasil kajian dari Komisi Nasional Pengkajian Sumber Daya Ikan (Komnas Kajiskan) yang dibentuk oleh menteri.

Syarat lainnya, eksportir benih lobster harus melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri dengan melibatkan masyarakat atau pembudi daya.

Selain itu, eksportir telah berhasil melaksanakan kegiatan pembudidayaan lobster (Panulirus spp.) di dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang ditunjukkan dengan sudah panen secara berkelanjutan; dan telah melepasliarkan Lobster (Panulirus spp.) sebanyak 2 (dua) persen dari hasil Pembudidayaan dan dengan ukuran sesuai hasil panen.

Ketentuan lainnya, benih lobster yang dieksport diperoleh dari Nelayan kecil penangkap Benih Bening Lobster (Puerulus) yang terdaftar dalam kelompok Nelayan di lokasi penangkapan Benih Bening Lobster (Puerulus).

Di luar itu, terdapat sejumlah ketentuan lainnya yang harus dipenuhi oleh eksportir lobster.

Adapun soal harga terendah lobster yang diekspor diatur dalam Pasal 5 ayah 2.

2. Adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo dapat Jatah Kuota Ekspor Benih Lobster

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Arief Poyuono tak membantah, perusahaan milik adik Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo mendapat jatah kuota usaha ekspor benih lobster.

Satu eksportir yang mendapatkan kuota adalah PT Bima Sakti Mutiara di mana sebagian besar sahamnya dimiliki Arsari Group atau milik Hashim.

"Ya kan sudah dijelaskan sama anak Pak Hashim yaitu Saraswati (Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, - red) kalau memang salah satu group usahanya yang sudah lama bergerak di industri seafood itu ikut pula dalam usaha benih ekspor lobster," ujar Arief Poyuono, ketika dihubungi Tribunnews.com, Senin (6/7/2020).

Menurutnya, Gerindra tak bisa membantah jika memang perusahaan Hasyim mendapatkan jatah kuota ekspor benih lobster.

Apalagi Saraswati, kata dia, sudah mengakui setelah 34 tahun lamanya Arsari Group berbisnis mutiara kemudian kali ini menekuni usaha lobster.

"Saya rasa kita nggak bisa bantah ya kalau dapat kuota ekspor benih lobster, yang penting mendapatkan kuota ekspornya sesuai aturan yang di KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan)," ungkapnya.

Baca: 6 Barang Aneh yang Dijual Mesin Otomatis di Jepang, Ada Nomor Telepon hingga Lobster

Selain itu, Arief Poyuono mengatakan perusahaan Hasyim Djojohadikusumo bukanlah perusahaan yang baru didirikan dadakan dalam waktu dekat-dekat ini.

"Yang penting lagi kan perusahaan Hasyim bukan perusahaan dadakan ya. Tapi sudah lama bergerak di bidang industri aqua culture atau budi daya perikanan," kata Arief.

3. Edhy Prabowo Pasang Badan

Edhy Prabowo menanggapi polemik ekspor benih lobster terkait keterlibatan kader Partai Gerindra di perusahaan eksportir komoditas tersebut.

Edhy menyatakan, sejak awal kebijakan ekspor benih lobster dibolehkan tujuannya memberi makan rakyat.

"Saya tidak peduli di-bully. Selama tujuan mulia, gambar dibikin telanjang, yang penting rakyat makan," kata Edhy dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (6/7/2020).

Menteri KKP mempertegas, bukan hanya nelayan, tapi pengusaha juga bagian dari pada rakyat.

"Kalau ada orang Gerindra yang pengusaha itu hitung berapa yang diceritakan itu? 24 orang lagi siapa itu, itu semua kan orang Indonesia juga, kebetulan salah satunya orang Gerindra," ucapnya.

Dia menambahkan kegiatan ekspor benih juga selama ini dipantau oleh tim budidaya, tim perikanan tangkap, hingga karantinanya.

Menteri KKP mengatakan, surat perintah tersebut bukan murni kewenangan dirinya namun keterlibatan Dirjen, Irjen, dan Sekjen.

"Jadi saya pikir bapak ibu sekalian Komisi IV, kita satu frekuensi. Saya tidak punya niat memperkaya diri."

"Saya tidak punya industri bisnis perikanan, saya jamin untuk itu," tukas Edhy.

"Kita libatkan masyarakat untuk bisa budidaya (lobster). Muaranya menyejahterakan," kata Edhy dalam keterangan tertulisnya seperti dikutip Minggu (5/7/2020).

4. Fahri Hamzah Beri Dukungan

Mantan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mendukung kebijakan Edhy Prabowo yang membuka ekspor benih lobster.

Sebagai orang yang hidup dari keluarga pesisir di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat (NTB), Fahri mengaku menyadari betul ekonomi sulit dialami para nelayan saat pelarangan ekspor benih lobster tersebut.

"Lima tahun terakhir itu memang mereka (nelayan) terpukul sekali oleh larangan-larangan yang dibuat pemerintah. Padahal itu sudah hidup mereka selama ini," kata Fahri dalam live IG Viva bertajuk 'Indonesia di Mata Fahri Hamzah', Senin (6/7/2020).

"Akhirnya para pembeli liar dan penyelundup itulah yang datang ke mereka, terpaksalah mereka jual karena itu menyangkut hidup mereka hari itu, tidak jual lobster hari itu, tidak makan, anak mereka tidak sekolah dan seterusnya."

"Akhirnya mereka redup dan begitu Pak Edhy membuka, mereka pesta dan mereka senang," imbuhnya.

Fahri mengatakan, kebijakan Menteri Edhy itu disambut baik para nelayan di wilayah pesisir.

Sebab, menurutnya kebijakan itu satu di antara cara mengentaskan kemiskinan warga pesisir.

Wakil Ketua Umum Partai Gelora itu juga menjelaskan, hasil laut mudah atau rawan mati hingga busuk.

Baca: Izin Ekspor Benih Lobster Dibuka Lagi, Waketum Gerindra: Gak Ada Salahnya, Asal . . .

Apalagi benur yang bentuknya hampir tak kasat mata, jika tak cepat dibawa dan dijual maka benih lobster itu akan mati.

"Kalau benih lobster ini tidak ada yang membeli itu juga mati, juga kalau tidak diangkut dari laut itu benur, kan karena kecil itu jadi pakan ikan di dalam.

"Sehingga dalam penelitiannya dari 100 persen kelahiran hanya 0,2 persen yang akhirnya hidup, 99,08 persen itu mati karena tidak survive karena mereka sangat kecil sekali atau dimakan seperti plankton-plankton juga di dasar laut kita oleh ikan," ujarnya.

Ketika ditanya perihal kepemilikan perusahaan di bidang benih lobster, Fahri mengaku diajak oleh para teman-temannya yang terlebih dahulu menggeluti usaha itu.

Selain juga dirinya memang hidup dari keluarga yang bermukim di wilayah pesisir dan banyak sanak saudaranya yang mendirikan usaha bidang petambak.

"Mereka tentu mengajak saya 'bang ayolah kita bareng-bareng'," kata Fahri.

5. Susi Pusjiastuti Kekeh Tolak Ekspor Lobster

Melalui akun Twitter, @susipudjiastuti, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pusjiastuti menyatakan tetap tidak rela jika benih lobster diekspor. 

"Saya memang tidak rela bibit lobster diekspor. Saya rakyat biasa yang tidak rela bibit diekspor," cuitnya, Senin (6/7/2020). 

(Tribunnews.com/Daryono/Chaerul Umam)