Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi IX DPR Dede Yusuf tidak setuju sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ) diterapkan selamanya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

"PJJ memang perlu diadopsi ke depannya, tapi untuk menjadi permanen selamanya, saya tidak setuju karena sama saja dengan melahirkan problema baru," kata Dede saat dihubungi, Jakarta, Senin (6/7/2020).

Baca: Sistem Pembelajaran Jarak Jauh Dijadikan Permanen, Komisi X: Tidak Realistis

Baca: Berikut 7 Hal yang Harus Diperhatikan Guru dan Murid Saat Pembelajaran Jarak Jauh

Menurut Dede, sistem PJJ diterapkan tanpa ada tatap muka, membuat siswa tidak serius untuk belajar karena saat ini saja tidak maksimal hasil yang diterima pelajar.

"Orang tua yang bekerja juga akan berat, karena tidak bisa menitipkan anak jika anak terus berada di rumah," papar politikus Partai Demokrat itu.

Dede menyebut, pendidikan karakter kepada siswa tidak akan terjadi tanpa adanya tatap muka antara pelajar dan guru.

"Bagaimana anak akan belajar bela negara, agama, budi pekerti jika online, dan tanpa contoh real," ucap Dede.

"Masalah infrastruktur PJJ juga harus siap ditanggung negara karena tidak semua siswa memiliki perangkat PJJ," sambung Dede.

Dede menyarankan Kemendikbud menerapkan sistem pembelajaran hybrid atau panduan antara tatap muka dan PJJ untuk dunia pendidikan ke depan.

"Pengerjaan tugas-tugas bisa PJJ, tapi pahaman harus tatap muka," ucap Dede.

Dede mencontohkan, untuk tingkatan PAUD, TK, dan SD perlu diterapkan pembelajaran tatap muka dengan waktu tidak perlu lama, cukup empat jam sehari.

Hal tersebut, kata Dede, sangat perlu dilakukan karena dasar pendidikan karakter di mulai dari permainan di sekolah.

"Untuk SMP, SMA bisa sebagian PJJ, misalnya tiga hari tatap muka, tiga hari PJJ atau 50 persen diterapkan PJJ dan 50 persen tatap muka," kata Dede.