TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Upaya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengevaluasi kinerja jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju terus mendapatkan dukungan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selaku parpol pengusung utama di Pilpres 2014 dan 2019.

Politukus PDIP Darmadi Durianto mengatakan, langkah Presiden Jokowi mengevaluasi kinerja menteri yang dinilai lamban dan miskin inovasi dalam menanggulangi dampak pandemi covid-19 sudah tepat.

Melalui evaluasi itu, masyarakat bisa menilai siapa menteri yang benar-benar bekerja untuk rakyat.

"Saat ini kita sedang menghadapi kondisi luarbiasa, pandemi covid-19. Menteri-menteri harus lebih dipecut agar benar-benar kerja untuk rakyat," kata Darmadi, Senin (6/7/2020).

Baca: Amien Rais Bicara Kriteria Menteri, Politikus PDIP: Keputusan Ada di Tangan Jokowi  

Darmadi mengatakan, kemarahan Presiden Jokowi dalam rapat kabinet paripurna lalu menunjukkan bahwa kebijakan yang telah digariskan presiden  tidak dijalankan oleh para menteri.

Darmadi pun menggarisbawahi kinerja menteri yang membidangi kesehatan dan ekonomi. Menurutnya dua kementerian ini tidak menunjukkan performa yang baik dalam menanggulangi pandemi covid-19.

"Menteri di sektor ekonomi dan kesehatan memang perlu dievaluasi. Dua sektor ini yang paling memble," kata anggota Komisi VI DPR RI ini.

Baca: PDIP Dukung Langkah Jokowi Mengevaluasi Kinerja Menteri, Pengamat: Bagus, Perlu Diikuti Parpol Lain

Darmadi mengatakan, lambannya kinerja menteri telah mengganggu ritme kerja presiden.

Presiden yang ingin segala persoalan diselesaikan dengan cepat, sementara menteri bekerja lambat. Karenanya, Darmadi mendukung bila Presiden Jokowi mengambil langkah tegas terhadap menterinya termasuk bila harus mereshuffle kabinet.  

"Buat apa ada menteri tapi tidak bisa menterjemahkan keinginan presiden. Ini sangat mengganggu dan harus segera diambil tindakan yang terukur. Untuk kami PDIP mendukung penuh apapun yang akan dilakukan presiden Jokowi termasuk perombakan kabinet," ucap Darmadi.

Dana stimulus

Beberapa waktu lalu, ekonom INDEF Bhima Yudhistira menilai pencairan dana stimulus yang dialokasikan untuk menangani dampak pandemi virus corona (Covid-19) saat ini memang terganjal kinerja para menteri.

Menurutnya, hal ini tentu saja berbahaya bagi kondisi perekonomian.

"Kinerja menteri yang menghambat pencairan dana stimulus sudah masuk pada tahap membahayakan perekonomian," ujar Bhima, kepada Tribunnews, Rabu (1/7/2020) siang.